Bupati-Dewan Nyaris Adu Jotos – Timor Express

Timor Express

METRO

Bupati-Dewan Nyaris Adu Jotos

NYARIS ADU JOTOS. Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes saat hendak adu jotos dengan Ketua Fraksi Gerindra, Fabianus One Alisiono di ruang sidang utama DPRD TTU, Senin (4/11).

INTO HERISON TIHU/TIMEX

Sidang DPRD TTU Ricuh
Saat Pembahasan RAPBD 2020

KEFAMENANU, TIMEX – Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes nyaris adu jotos dengan Ketua Fraksi Gerindra DPRD TTU Fabianus One Alisiono saat sidang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020 yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD TTU, Senin (4/11).

Sidang Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 itu dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD TTU, Bupati dan pimpinan OPD lingkup Kabupaten TTU.

Perbedaan pandangan bermula saat Fraksi Partai Nasdem menawarkan kepada forum untuk menunda sidang dengan alasan Partai Nasdem akan menggelar kongres di Jakarta dan mewajibkan semua kader partai untuk hadir. Tawaran itu ditolak oleh Anggota DPRD lainnya dengan alasan waktu sidang akan molor dan sidang tertunda.

Pembahasan mengenai jadwal sidang pun berlangsung alot sehingga pimpinan DPRD memutuskan untuk menskors sidang 15 menit agar Fraksi Nasdem melakukan rapat terbatas dan menentukan sikap terkait jadwal tersebut.

Hasil Rapat terbatas pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti jadwal sidang yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses sidang pun berlanjut dengan pembacaan RAPBD 2020 yang dibacakan oleh Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes.

Usai membaca RAPBD, banjir pertanyaan dari Anggota DPRD. Mereka bertanya kepada Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes terkait perbedaan angka antara dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan hasil sidang Badan Anggaran (Banggar) DPRD TTU untuk tahun anggaran 2020.

Pertanyaan dari politikus PDIP Frengky Saunoah tidak bisa dijelaskan secara rinci oleh Bupati TTURaymundus Sau Fernandes. Perang mulut pun terjadi antara politisi PDIP dengan Bupati TTU.

Selain Ketua Fraksi Ampera, Frengki Saunoah, pertanyaan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Gerindra, Fabianus One Alisiono yang juga anggota Badan Anggaran.

Pertanyaan dari politisi Gerindra itu tidak dijawab secara detail oleh bupati. Fabianus pun memberi ultimatum apabila tidak ada perbaikan angka untuk menyamakan antara dokumen KUA PPAS dan hasil sidang Banggar maka pihaknya akan meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri aliran dana tersebut.

Tak puas dengan pernyataan dari Fabianus, Bupati Raymundus pun langsung meninggalkan meja pimpinan dan berjalan menuju tempat duduk Fabianus, namun langsung dilerai oleh Anggota DPRD lainnya.

Akibat kericuhan itu, Bupati Raymundus bersama pimpinan OPD langsung meninggalkan ruang sidang dan tidak lagi mengikuti pembahasan selanjutnya.

Ketua Fraksi Gerindra, Fabianus One Alisione yang saat itu sebagai salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) menuturkan pihaknya meminta Pemda untuk memberikan penjelasan terkait penambahan anggaran sebesar Rp 200 miliar lebih yang dituangkan dalam dokumen KUA PPAS tanpa sepengetahuan Banggar.

Menurutnya, saat sidang Banggar, DPRD memangkas beberapa item kegiatan yang dinilai tidak pantas dan layak untuk dilaksanakan karena tidak memiliki dampak bagi masyarakat banyak. Namun keputusan bersama Banggar itu tidak dihiraukan. Oleh karena itu, pihaknya meminta penjelasan dari Pemda. “Kami tidak mau berurusan hukum karena hal seperti itu. Hasil (pembahasan) Banggar itu lain, namun Pemerintah menerbitkan KUA PPAS di luar hasil Banggar sehingga kami menolak,” pungkasnya.

Ketua Fraksi Ampera, Frengki Saunoah yang menjabat Ketua DPRD TTU Periode 2014-2019 mengatakan proses penandatanganan KUA PPAS antara Pemerintah Daerah dan pimpinan DPRD periode lalu itu sudah dilakukan namun tidak sesuai dengan hasil sidang Banggar DPRD TTU.

Dikatakan, setelah Banggar membahas rancangan KUA PPAS Tahun 2020, rancangan itu kemudian dibawa dalam hasil kerja Banggar dan diparipurnakan dalam paripurna DPRD. Hasil paripurna DPRD itulah yang harus dituangkan dalam dokumen KUA-PPAS karena dalam dokumen itu sudah ditetapkan plafon anggaran dari setiap OPD. “Kita sudah tandatangani dokumen KUA PPAS yang telah disiapkan oleh pemerintah. Namun setelah kita teliti, menemukan adanya ketidaksesuaian antara dokumen yang kita tanda tangani dengan hasil banggar,” tutur Frengki.

Ketua DPC PDIP TTU itu menambahkan, pihaknya pun telah melayangkan surat kepada Pemerintah Daerah sebanyak dua kali untuk melakukan perbaikan atas KUA-PPAS yang telah ditandatangani itu untuk disahkan kembali melalui paripurna DPRD.

Frengki menjelaskan, dalam surat yang diberikan kepada Pemerintah itu, DPRD meminta pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan khususnya terhadap plafon anggaran dari beberapa dinas yang dilakukan penambahan tanpa melalui sidang Banggar.
Hal inilah yang menjadi pemicu enam belas anggota DPRD lama berang dan mempertanyakan kejelasan dari Pemerintah Daerah. “DPRD sudah bersurat ke Pemerintah sebanyak dua kali namun tidak dihiraukan. Sehingga melalui forum sidang paripurna ini kita pertanyakan kepada Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan kembali plafon anggaran yang termuat dalam dokumen KUA PPAS itu sesuai dengan hasil sidang banggar,” kata Frengki.

Ia kembali menjelaskan, selisih angka itu terjadi di beberapa dinas seperti Dinas Sosial, Dinas PMD, Dinas PUPR, Dinas PRKPP dan Dinas PKO. Selisih anggaran yang terjadi di beberapa dinas itu menimbulkan adanya penambahan anggaran mencapai Rp 200 miliar lebih.

Misalnya di Dinas Sosial plafon anggaran yang ditetapkan melalui Banggar itu Rp 1,7 miliar namun dalam dokumen KUA PPAS mengalami peningkatan menjadi Rp 3 miliar lebih. Di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga (PKO) sesuai hasil Banggar ditetapkan anggaran sebanyak Rp 53 miliar, namun dalam dokumen KUA PPAS mengalami peningkatan yang signifikan menjadi Rp 100 miliyar lebih.

Selain itu, tambah Frengki, pada Dinas PRKPP sesuai hasil Banggar disepakati anggaran sebesar Rp 65 miliar lebih namun dalam dokumen KUA PPAS mengalami peningkatan yang signifikan menjadi Rp 200 miliar lebih. Pada Dinas PMD plafon anggaran yang ditetapkan dalam sidang banggar itu Rp 4 miliar lebih namun dalam dokumen KUA PPAS itu mengalami peningkatan menjadi Rp 8 miliar lebih.
“Angka yang termuat dalam KUA PPAS itu harus merujuk pada hasil sidang Banggar, sehingga DPRD meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan angka pada plafon anggaran yang telah ditandatangani dalam dokumen KUA PPAS itu sesuai dengan hasil sidang Banggar, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” ujarnya.

Terpisah, Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes menyebutkan ketidaksesuaian data yang diputuskan saat sidang Banggar dengan yang disampaikan oleh pemerintah daerah pada saat penandatanganan dokumen KUA PPAS tahun anggaran 2020 itu sudah sesuai dengan rujukan aturan yang berlaku.
“Yang mengeluarkan undangan untuk penandatanganan KUA PPAS itu kan DPRD. Saya hanya diundang untuk datang tanda tangan, yang jelas TAPD dengan panitia anggaran harus sinkronkan data sebelum dokumen itu ditandatangani,” kata Raymundus.

Bupati dua periode itu juga menambahkan, penandatanganan dokumen KUA PPAS itu juga di forum resmi DPRD yang ditandatangani oleh Bupati dengan pimpinan DPRD. Berdasarkan kesepahaman itu, Pemerintah Daerah menerjemahkan dokumen KUA PPAS itu ke RAPBD yang hari ini diajukan untuk dibahas di DPRD.

Apalagi, jelas Raymundus, dokumen KUA PPAS yang sementara ini menjadi rujukan dari Pemerintah Daerah itu ditandatangani oleh Bupati dan Tiga pimpinan DPRD melalui sidang paripurna khusus yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Pula.
“Loh, hari ini DPRD mengatakan pemerintah daerah menipu. Menipu yang mana, toh mereka (DPRD, Red) yang mengeluarkan undangan untuk Bupati Untuk penandatanganan dokumen ini,” kata Raymundus.

Menyinggung perbedaan angka sesuai hasil temuan DPRD TTU, Raymundus menanyakan apakah temuan perbedaan angka itu selisihnya lebih atau selisihnya kurang? Kalau selisihnya lebih maka mewajibkan pemerintah daerah untuk mencari sumber lain diluar pembiayaan apakah dari sumber pinjaman daerah apabila program itu sangat mendesak dan harus dilakukan tahun ini.

Namun, Apabila perbedaan angka itu selisihnya kurang Mengapa uang harus disimpan di kas daerah dan Kenapa tidak mau dibelanjakan. Apabila dana tersebut mengendap di kas daerah maka akan terjadi silpa yang tinggi dan berdampak pada penyerapan anggaran untuk tahun anggaran berikut.

Karena itu, pemerintah daerah mengajukan surat kepada DPRD untuk dilakukan penyesuaian sesuai dengan KUA PPAS yang telah ditandatangani karena sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten TTU.
“Persoalannya itu dalam pembahasan di Banggar, DPRD melakukan pemangkasan anggaran terhadap Beberapa program perioritas Pemerintah sehingga kita tuangkan kembali melalui dokumen KUA PPAS untuk disepakati sesuai dasar hukum Permendagri Nomor 33 Tahun 2019,” Rinci Raymundus.

Terkait dengan permintaan dari DPRD untuk membawa hasil temuan itu ke ranah hukum, Bupati Raymundus menanggapinya dengan senang hati dan mempersilahkan lembaga DPRD untuk menempuh jalur hukum apabila mencurigai pemerintah daerah melakukan pencurian terhadap uang negara.
“Oh, silahkan. Saya dengan senang hati kalau memang mereka menganggap itu adalah temuan dan mau dibawa ke ranah hukum, silahkan. Toh yang membahas kan mereka juga,” pungkasnya.

Setelah Bupati bersama pimpinan OPD dan unsur eksekutif lainnya meninggalkan ruang sidang DPRD, sidang paripurna tetap berjalan dengan aman dan lancar. Sidang akan kembali dilanjutkan, Selasa (5/11) pukul 15.00 wita sampai selesai dengan agenda sidang pemandangan umum fraksi. (mg26/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!