Mulai Januari 2020, PNS Libur Jumat-Minggu – Timor Express

Timor Express

METRO

Mulai Januari 2020, PNS Libur Jumat-Minggu

PNS Daerah Juga Libur

JAKARTA, TIMEX – PNS di tujuh instansi pusat akan menikmati tambahan hari libur dari Jumat sampai Minggu.
Rencananya, uji coba ini dimulai Januari 2020 di instansi antara lain BKN, LAN, Bappenas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Waluyo Martowiyoto yang menjadi ketua PMO (Project Management Office) Penilaian Kinerja mengatakan, PNS diwajibkan bekerja 10 hari atau dua pekan, dengan 80 jam. Ini bisa diubah jadi 9 hari saja tetapi tetap 80 jam kerja sehingga pada Jumatnya bisa libur.

“Rencana penerapan hari libur Jumat ini tidak diberikan atau diberlakukan setiap minggunya. Hanya pada minggu genap dan ganjil saja. Artinya hari Jumat tetap ada yang aktif, karena liburnya kan bergantian,” ungkap Waluyo di Jakarta, Selasa (3/12) lalu.
Dengan bergantian libur atau mekanisme job sharing, hal ini dinilai tidak akan mengganggu pelayanan publik. Apalagi, dari sisi jam kerja sebenarnya tidak berubah, yaitu 80 jam kerja setiap dua minggu atau 40 jam kerja per minggunya.

Saat ini, pemerintah tengah menggodok penilaian kinerja PNS di lingkup pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2019.

Dalam penilaian kinerja itu, nantinya ASN akan dikategorikan menjadi tiga peringkat, yaitu peringkat terbaik (exceed expectation) sebesar 20 persen, peringkat menengah sekitar 60-67 persen, dan peringkat terendah (low) sebesar 20 persen. “Nantinya 20 persen ASN yang mendapat peringkat terbaik akan diberikan berbagai keistimewaan (privilege), salah satunya boleh bekerja dari rumah,” terang Waluyo.

Langkah ini juga merupakan uji coba (pilot project) terkait flexible working arrangement di beberapa K/L. Kendati demikian, Waluyo menegaskan hal itu bukan untuk semua ASN. 20 persen ASN dengan peringkat terbaik pun mesti dilihat kembali bagaimana posisinya di kantor.

Analis kebijakan atau periset bisa, tetapi yang pelayanan langsung atau face to face itu tidak bisa. “Pelayanan publik masih harus diatur. Jadi jangan sampai salah tafsir (pelayanan publik) ini bekerja di rumah,” tegas Waluyo.

Uji coba Flexible Working Arrangement (FWA) dalam bentuk penambahan hari libur PNS, dari Jumat sampai Minggu, tidak hanya berlaku untuk abdi negara di instansi pusat. PNS daerah pun bisa menikmatinya.

Waluyo mengatakan, konsep FWA bisa membuat PNS melaksanakan pekerjaannya dengan waktu yang fleksibel. Dia mengungkapkan, kebijakan tersebut terkait dengan pelaksanaan PP 30/2019 tentang Penilaian Kinerja PNS yang ditetapkan Mei 2019.

Mestinya aturan ini berlaku dua tahun pascapenetapan PP atau nanti 2021. Namun, karena dirasa terlalu lama maka langsung diimplementasikan dengan menetapkan 17 instansi sebagai pilot project.

“Masa uji coba ini berlaku sampai September 2020, dengan harapan 2021 sudah bisa dilaksanakan di seluruh instansi pusat dan daerah,” ucapnya.

Waluyo menambahkan, FWA tidak hanya dilakukan oleh 7 instansi pusat yang terpilih sebagai pilot project tetapi juga 10 daerah lainnya.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menetapkan 17 instansi pemerintah sebagai lokus pilot project untuk percepatan pelaksanaan PP Penilaian Kinerja PNS. Pilot project tersebut terdiri dari 10 instansi daerah dan 7 instansi pusat.

Sepuluh pemerintah daerah yakni Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sumedang, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Banyuwangi.

Sementara tujuh pemerintah pusat adalah KemenPAN-RB, Kementerian PUPR, BKN, LAN, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Keuangan.

“Nantinya instansi ini yang menentukan apakah seluruh direktorat atau unit pelayanan melaksanakan FWA. Kalau KemenPAN-RB kan bisa tuh sekaligus. Namun, berbeda dengan Kemenkeu atau KemenPUPR yang direktoratnya banyak, bisa jadi hanya satu dua direktorat. Begitu juga daerah, tergantung pejabat pembina kepegawaiannya,” bebernya.

Nantinya, setelah melakukan percepatan pelaksanaan penilaian kinerja, lanjut Waluyo, akan dilihat hasilnya seperti apa. Apakah dampaknya positif terhadap kinerja PNS atau tidak, untuk kemudian diimplementasikan secara menyeluruh pada 2021.

Terpisah, Komisioner Ombudsman RI (ORI) Laode Ida mengaku belum bisa berkomentar banyak soal rencana penambahan hari libur PNS menjadi Jumat sampai Minggu, secara bergiliran.

Laode mengatakan wacana itu juga sempat disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo yang berkunjung ke Ombudsman pada Rabu (4/12).

“Tadi juga baru dijelaskan dalam pertemuan dengan Menpan di kantor Ombudsman. Menteri dan jajarannya datang. Disampaikan, didiskusikan juga itu. Tetapi kan itu belum terjadi, masih merupakan bagian dari wacana,” kata Laode saat dihubungi jpnn.com.

Dalam bayangannya, kebijakan itu mungkin bisa diterapkan hanya untuk bidang kerja tertentu di mana ASN bersangkutan dapat memadatkan jam kerjanya tiap hari sampai diperoleh akumulasi jam kerja dalam satu minggu hanya 4 hari kerja. Asalkan memenuhi kuota 80 jam dalam dua pekan.

Dengan skema seperti begitu, katanya, seorang ASN bisa mendapatkan tambahan hari libur pada Jumat, ditambah hari libur normal Sabtu dan Minggu.

Saat ditanya sejauh mana kebijakan ini bisa dijalankan secara efektif tanpa mengganggu pelayanan publik, Laode menilai hal itu baru bisa diukur ketika wacana itu sudah terimplementasikan atau diuji coba.

“Jadi kami belum bisa bicara banyak, karena ini kan baru merupakan wacana,” tambah mantan Anggota DPD RI ini.
Anggota Komisi II DPR Junimart Girsang mengaku belum mengetahui alasan munculnya rencana skema jam kerja yang memungkinkan pegawai negeri sipil atau PNS dapat tambahan libur selain Sabtu dan Minggu, yaitu Jumat.

“Saya tidak tahu alasannya. Apa filosofinya menambah waktu untuk berpikir. Sementara kan yang perlu kerja, kerja, kerja,” kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).

Dia mengaku belum menanyakan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB) Tjahjo Kumolo apa filosofi sampai ada rencana hari Jumat itu libur dan sebagainya.

“Mudah-mudahan MenPAN bisa menjawab dan memberikan jawaban konkret ke kami, supaya kami bisa sampaikan kepada masyarakat. Sebab, ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat ke saya,” ujar Junimart.

Politikus PDI Perjuangan itu mencontohkan kemarin sempat ditanya masyarakat di dapilnya terkait persoalan rencana PNS bisa bekerja dari rumah. “Pak, kok ASN libur, saya bilang bukan libur tetapi bekerja dari rumah. Lo bagaimana caranya pak, saya bilang kan pakai komputer. (Ditanya lagi) kan sering mati lampu, bagaimana komputer aktif? Saya bilang nanti saya tanya ke MenPAN apa alasan dan dasarnya,” kata dia.

Dia mengatakan sebelum reses nanti, akan ada rapat dengan MenPAN dan RB Tjahjo Kumolo. Nah, di rapat itulah dia akan menanyakan langsung kepada Tjahjo terkait berbagai persoalan ASN. “Saya akan tanyakan soal ASN yang disebutkan libur atau bekerja dari rumah. Ini kan lucu,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan isu menambah hari libur bagi pegawai negeri sipil (PNS) menjadi tiga hari atau dari Jumat sampai Minggu tidak produktif dalam memahami reformasi birokrasi.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan isu ini sama dengan saat pemerintah melempar wacana pemangkasan eselon III dan IV.

“Saya menilai ini sama seperti lontaran isu pemangkasan eselon III dan IV, lalu dengan artifisial intelijen sama dengan lontaran-lontaran yang tidak produktif dalam memahami reformasi birokrasi,” kata Mardani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/12).
“Jadi usul saya pemerintah cerdas sedikit, jangan melompat yang seperti ini yang tidak jelas.”

Menurut Mardani, kalau Indonesia ini mau maju maka harus memiliki grand design reformasi birokasi, namun belakangan isu yang dilontarkan tidak produktif. Misalnya, sebelum ini dilontarkan isu PNS bisa kerja di rumah, sekarang malah berkembang lagi menjadi tambahan libur. “Buat saya puzzle-puzzle ini jangan dilontarkan satu per satu,” jelasnya.

Mardani menjelaskan kalau mau serius lebih baik melakukan pemangkasan jumlah-jumlah kementerian. “Dari awal saya usul kementerian 14 hingga 15 saja,” tegasnya.

Dia mencontohkan misalnya Kementerian Perdagangan digabung dengan Kementerian Luar Negeri. “Sudah saya usul dari dulu. Jadi miskin struktur kaya fungsi,” ujarnya.

Ia mencontohkan Australia tidak ada Kementerian Perdagangan, tetapi semuanya ada di dalam Kemenlu. “Karena memang perdagangan yang banyak (hubungan) keluar,” ujarnya.

“Di Kanada, Kementerian Jalan Raya, Kementerian Pertahanan dan Keamanan Knergi dijadikan satu. Dan itu semua nanti sederhana,” katanya.

Ia menjelaskan berbeda dengan Indonesia yang sekarang ini memiliki 34 kementerian, belum lagi jumlah wakil menteri. “Lalu itu mau (tambah) libur (PNS), loh yang bekerja siapa?” ujarnya.

Menurut Mardani, ini bukan pendidikan politik yang baik. Bukan pula pendidikan publik yang baik buat masyarakat. “Kasihan pemerintah membuang-buang modal sosial. Ini kan Jokowi sudah menang, nah kemenangan itu untuk menyejahterakan masyarakat,” kata Mardani mengingatkan. (boy/jpnn/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!