Polri Utamakan Upaya Pemulihan Dana Desa – Timor Express

Timor Express

NASIONAL

Polri Utamakan Upaya Pemulihan Dana Desa

JAKARTA, TIMEX—Langkah Polri untuk menjaga iklim investasi ternyata mengatur sampai soal dana desa. Ada enam arahan terkait dana desa dalam surat telegram kapolri yang bertujuan menjaga investasi. Tidak hanya berkoordinasi dengan aparat pengawas internal pemerintah (APIP), namun hingga mengutamakan langkah pemulihan.

Dalam telegram nomor ST/3388/XII/HUM.3.4/2019 tertanggal 31 Desember 2019 disebutkan, dalam pelaksanaan dan pengawasan permasalahan dana desa setiap kapolda dan kapolres melaksanakan enam langkah.

Pertama, mengedepankan upaya preventif melalui koordinasi dengan APIP dan BPKP, sesuai dengan memorandum of understanding (MOU) dengan Kemendagri dan lembaga lainnya. Kedua, saat menerima laporan yang temuannya terindikasi karupsi dalam dana desa agar diverivikasi sebelu dimulainya penyelidikan.

Selanjutnya, setelah verivikasi ditemukan adanya kerugian negara, maka harus kembali koordinasi dengan APIP dan BPKP untuk dilakukan audit. Serta, harus diutamakan upaya pemulihan. Poin ke empat, dapat meneruskan ke tahapan selanjutnya apabila upaya pemulihan tidak dapat dilakukan atau ditemukan fakta pidana lainnya.

Arahan kelima, penyelidik memberikan surat pemberitahuan hasil pemberitahuan dan tembusan hasil penyelidikan kepada pelapor dan APIP. Terakhir, arahan kapolri terkait dana desa yakni, mencatat semua pengaduan masyarakat, pemulihan kerugian negara, dan penyelesaian perkara terkait dana desa. Serta, melaporkannya ke Bareskrim.

Menanggapi itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin Saiman menuturkan, pemulihan terhadap kerugian negara itu baik. Namun begitu, perlu diatur apa sanksi bagi kepala desa yang ternyata diduga korupsi tapi mengembalikannya. ”Perlu ada sanksi dari pemerintah daerah, misalnya APIP,” terangnya.

Sehingga, jangan sampai ada pemikiran bila kerugian negara dipulihkan, maka selesai semua. Dia mengatakan, intinya setiap bila dikategorikan sebagai pelanggaran, tentunya ada sanksinya. ”Inilah yang harusnya diatur,” tuturnya.

Dia mengatakan, memang negara akan merugi bila hanya melakukan pidana. Tapi, uang negara tidak dipulihkan. ”Tapi, sanksi jangan disingkirkan. Sebab, bisa jadi diulangi kembali,” terangnya. (idr/jpg/ito)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!