Lika-Liku Pilkada Berintegritas – Timor Express

Timor Express

OPINI

Lika-Liku Pilkada Berintegritas

Oleh: Silvester Sili Teka

Staf Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi NTT

Diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 18 tahun 2019 tentang pencalonan menandakan gugurnya perjuangan KPU untuk mencegah mantan terpidana korupsi menjadi peserta pemilihan. Usaha mewujudkan demokrasi elektoral yang berintegritas tersebut diakui kerap memenuhi jalan buntu. Salah satu tantangannya adalah penolakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selalu menganulir manuver KPU itu. Penormaan larangan bagi mantan terpidana korupsi dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, bahwasanya Undang-Undang Pilkada tidak mengatur norma tersebut.

Bukan kali pertama KPU melakukan intervensi regulasi mengenai larangan mantan narapidana korupsi. Pada tahun 2018 menjelang pemilu serentak 2019 lalu, KPU melarang eks napi korupsi menjadi calon legislative lewat Peraturan KPU (PKPU) meskipun akhirnya dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung (MA). Dalam putusannya, MA menganggap larangan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Tak kehabisan akal, KPU dalam PKPU nomor 20 tahun 2018 memasukkan klausul penandatanganan pakta integritas oleh pimpinan partai politik dalam mencalonkan anggota legislative pilihannya. Pakta integritas kala itu dianggap sebagai bentuk komitmen bersama parpol untuk tidak mengusung mantan narapidana kasus korupsi. Namun realitasnya masih saja ada parpol yang menjagokan eks koruptor dalam pemilu.

Melihat fenomena di atas, lagi-lagi kendala regulasi menjadi momok bagi KPU. Polemik selalu muncul akibat langkah KPU yang berusaha mewujudkan kredibilitas pemilu dan pilkada. Penambahan frasa “mengutamakan atau diutamakan bukan mantan terpidana korupsi” pada pasal 3A PKPU nomor 18 tahun 2019 hanya bersifat himbauan. Ia tidak menunjukkan ketegasan dan kepastian karena bukan merupakan larangan dan sanksi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pakta integritas yang dinormakan dalam PKPU terdahulu saja tidak berpengaruh apapun. Maka frasa tersebut diyakini tidak memiliki efek sama sekali bagi partai politik maupun calon perseorangan. Hal ini menambah rasa pesimistis terhadap penyelenggaraan pilkada yang bebas dari nuansa korupsi.

Dengan maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah, proses pilkada seyogyanya menjadi bagian dari strategi awal pencegahan korupsi yang didukung dengan fondasi regulasi yang progresif. Salah satunya berada di tahapan pencalonan yang adalah hulu dari seleksi para bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jika upaya penyelenggara pemilu selalu terbendung dengan konfigurasi politik yang cenderung pragmatis-elitis maka kini waktunya masyarakat sipil berperan mengintervensi regulasi pilkada melalui mekanisme hukum yang ada.

 

Peran Masyarakat Sipil

Memiliki semangat yang sama, para pegiat pemilu dari Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi (Perludem) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) berjuang melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016. Pasal tersebut mensyaratkan bagi mantan terpidana korupsi yang ingin mencalonkan diri harus mengumumkan secara terbuka kepada public bahwa dirinya adalah eks napi. Melihat sepak terjang banyak kepala daerah yang terbukti melakukan korupsi, membuktikan bahwa syarat tersebut tidak berdampak signifikan bagi pemberantasan korupsi.

Uji materi tersebut membuahkan hasil dimana MK memutuskan bahwa mantan narapidana korupsi dengan masa hukuman lima tahun atau pidana berulang harus menunggu masa jeda 5 tahun untuk bias mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Meski Perludem dan ICW sebelumnya mengusulkan masa jeda 10 tahun, namun putusan tersebut cukup melegakan bagi para pegiat demokrasi dan aktivis antikorupsi. Dengan demikian, maka KPU harus segera mengadopsi putusan MK itu dalam PKPU pencalonan. Jatuh bangun KPU dan masyarakat sipil tidak hanya patut diapresiasi tetapi juga harus didukung berbagai elemen bangsa.

Jalan panjang mencegah eks koruptor menjadi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dari segi ketentuan perundang-undangan merupakan ikhtiar bersama dalam memerangi korupsi yang sudah menjadi penyakit akut elite politik. Korupsi politik yang berakar dari pembiayaan pemilu/pilkada yang begitu besar membutuhkan mekanisme pencegahan yang focus baik dari segi teknis-regulasi dan fundamental-kultural. Pandangan ini diperkuat lewat jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas tanggal 4-5 Desember 2019 lalu. Dimana terdapat dua factor utama penyebab korupsi. Selain pilkada berbiaya tinggi, public melihat adanya mental korup para elite seperti keserakahan dan ketamakan yang ditengarai lebih dominan. Argumen ini mendasarkan pada beberapa kepala daerah hasil pemilihan langsung yang relative bersih dari korupsi. Selain itu, penangkapan kepala daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK juga dianggap tidak memberikan efek jera. kapasitas dan integritas kepala daerah yang lemah memerlukan solusi secara esensial yang dimulai dari penjaringan calon baik dari jalur parpol atau perseorangan.

 

Optimisme Putusan MK

Putusan MK No.56/PUU-XVII/2019 yang mengharuskan masa jeda lima (5) tahun bagi eks narapidana korupsi untuk mencalonkan diri merupakan langkah penting untuk mengakomodir aspek konstitusionalitas hak politik setiap warga negara sembari menjaga integritas calon pemimpin daerah. Masa jeda tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi para eks koruptor untuk berkontemplasi sekaligus bertransformasi menjadi manusia maupun calon pemimpin yang memiliki akhlak, bermoral dan berjiwa kepemimpinan.

Syarat ketat tersebut bukan pengingkaran terhadap hak warga negara namun berpedoman pada konsekuensi tindakan korupsi yang bertentangan dengan nilai demokrasi. Perilaku koruptif telah merampas hak public sebagai tolok ukur demokrasi suatu bangsa. Para eks koruptor yang berniat mencalonkan diri di pilkada harus melalui fase “khusus” dan diberi perlakuan “spesial” untuk kembali memangku jabatan publik. Status eks koruptor dapat diumumkan pada media resmi website atau media social penyelenggara pemilu hingga ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) agar masyarakat mengetahui track record sang calon. Ketiadaan budaya malu yang selalu diperlihatkan para koruptor hingga kontinuitas aksi rasuah tersebut sudah saatnya ditangani lebih serius dalam momentum pilkada.

Jeda waktu lima tahun tidak boleh dianggap sebagai pengaturan teknis semata oleh parpol dan para elite. Namun nilai fundamental di balik itu, yakni semangat antikorupsi yang ditujukan bagi setiap organ demokrasi serta seluruh pihak tanpa terkecuali. Sebagai sebuah prosedur pemilihan yang memproduksi pemimpin, Pilkada harus memiliki regulasi yang selektif dan mengedepankan integritas dan kompetensi dalam persyaratan calon. Kini para calon yang hanya berorientasi kepentingan materiil harus berpikir ulang jika ingin berkompetisi di pilkada. Lantaran menyangkut kepentingan umum, hal ihwal korupsi harus ditangkal lebih dini dengan segala cara. Melalui putusan MK, optimis memasyarakatkan pemimpin bersih dan jujur diharapkan dapat terwujud. Kiprah KPU dan Bawaslu juga dinantikan melalui PKPU dan Perbawaslu dalam memerangi korupsi pada tahapan pilkada.

Mencari Calon Berintegritas

Undang-Undang Pilkada menyebutkan dua jalur pencalonan bagi peserta pemilihan kepala daerah yakni partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan. Acapkali memasuki tahapan pencalonan, jalur parprol selalu menjadi sorotan publik. Potensi mahar politik (candidacy buying) antara bakal calon dengan parpol tidak hanya mencoreng integritas pilkada lebih dini, namun fase awal mencari kendaraan politik ini kemudian dapat berimplikasi pada tindakan jual beli suara (vote buying) saat tahapan pilkada berlangsung. Korelasi keduanya (candidacy buying dan vote buying) tidak lepas dari mahalnya meraih popularitas, acceptabilitas hingga elektabilitas di mata publik.

Praktek transaksional diakui masih akrab dengan pilkada khususnya peran partai politik yang mematok “harga tiket” bagi para bakal calon. Partai sebagai salah satu pilar demokrasi adalah pemasok para pemimpin yang juga representasi masyarakat di daerah. Selain representatif, partai juga wajib melahirkan pemimpin yang memiliki kapasitas dan kapabilitas mumpuni secara politik dan administratif. Proses rekrutmen calon kepala daerah oleh partai adalah gerbang awal bagi penjaringan calon. Sehingga sudah selayaknya partai mencerminkan nilai demokrasi dalam proses rekrutmennya. Pelibatan aktif masyarakat dalam rekrutmen politik sebagai sarana demokratis patut dilembagakan karena pilkada merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat lokal.

Pelembagaan partisipasi rakyat ini juga diimbangi oleh literasi politik yang mengedepankan pendidikan pemilih dalam menemukan calon pemimpin yang berkualitas. Aksi KPU, para aktivis kepemiluan, dan aktivis anti korupsi melalui mekanisme regulative kini mesti dibarengi oleh partisipasi masyarakat secara kritis dalam menyeleksi para bakal calon yang beretika dan memiliki rekam jejak yang bersih dari korupsi. Ruang publik di daerah harus diberdayakan oleh masyarakat dengan tujuan mengawal pilkada berintegritas. (*)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!