Linda Liudianto Dituntut 102 Bulan Penjara – Timor Express

Timor Express

KUPANG METRO

Linda Liudianto Dituntut 102 Bulan Penjara

TERDAKWA. Linda Liudianto tengah menyimak pembacaan tuntutan oleh JPU pada sidang lanjutan yang digelar di ruang sidang Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (7/1).

INTHO HERISON TIHU/TIMEX

Sidang Korupsi NTT Fair

Didenda Rp 500 Juta dan UP Rp 3,5 Miliar

KUPANG, TIMEX – Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali menuntut dua terdakwa perkara dugaan korupsi dana pembangunan gedung NTT Fair.

Kedua terdakwa masing-masing Linda Liudianto selaku kontraktor pelaksana atau Kuasa Direktur PT Cipta Eka Puri dan Barter Yusuf selaku pemilik CV. Dana Konsultan.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU Hendrik Tiip pada sidang lanjutan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Fransiska Dari Paula Nino, didampinggi Ari Prabowo dan Ali Muhtarom di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, Selasa (7/1).

Hendrik mengurai semua perbuatan terdakwa mulai dari proses tender hingga mangkraknya proyek yang bernilai Rp 29 miliar berdasarkan nilai kontrak tersebut.

Berdasarkan pemeriksaan para saksi, saksi ahli bahkan pemeriksaan lokasi proyek, JPU menilai terdapat permainan antara kontraktor pelaksana, pemilik PT Cipta Eka Puri dan sejumlah pejabat, yakni mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya dan Sekda NTT Benediktus Polo Maing.

Atas perbuatan terdakwa yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara tersebut, JPU menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama atau memperkaya orang lain sesuai dengan dakwaan subsidair sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

JPU Hendrik juga menjelaskan hal yang memberatkan terdakwa, adalah terdakwa telah melanggar dan tidak mendukung pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak bidana korupsi.

Terdakwa Linda Liudianto dituntut JPU dengan hukuman penjara selama 8 tahun 6 bulan atau 102 bulan.

“Berdasarkan pertimbangan hal memberatkan dan meringankan, tidak ada hal yang meringankan untuk terdakwa. Maka berdasarkan fakta persidangan dan bukti yang ada terdakwa dituntut 8 tahun 6 bulan penjara,” sebut JPU.

“Terdakwa juga didenda Rp 500 juta subsidair 6 bulan kurungan dan pidana uang pengganti (UP) senilai Rp 3.535.739.315 subsider 4,3 tahun,” tambahnya.

Secara terpisah terdakwa Barter Yusuf juga dituntut 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Terdakwa Barter Yusuf dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama atau memperkaya orang lain sesuai dengan dakwaan subsidair, sesuai Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Terdakwa yang hadir didampingi penasehat hukumnya, Hanny K. Ngebu dan Petrus Lomanledo itu dibebaskan dari dakwaan primair.

Berdasarkan pembacaan tuntutan, JPU Hendrik Tiip mengungkapkan bahwa tuntutan tersebut berdasarkan pemeriksaan sejumlah saksi dan saksi ahli yang diperiksa sebelumnya, serta alat bukti yang berhasil dikumpulkan.

Peranan terdakwa sendiri dilakukan pada tanggal 4 April 2017 lalu melalui sambungan telepon antara terdakwa dan saksi Samsudin guna meminjam perusahaan.

Menurut JPU, analasis yuridis bahwa berdasarkan fakta persidangan, unsur secara melawan hukum juga terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah meminjamkan perusahannya kepada terdakwa Ferry Jhons Pandie melalui saksi Fransiskus dan telah menandatangani kontrak serta menerima fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak.

JPU Hendrik juga mengurai secara jelas dan lengkap perbuatan terdakwa serta keterlibatan terdakwa lain serta para saksi dalam proses peminjaman perusahaan tersebut dan akhirnya mengakibatkan kerugian negara.

Penasehat hukum dari kedua terdakwa akan menyampaikan pembelaan (pledoi) pada sidang lanjutan yang akan digelar pada Selasa (14/1) mendatang.

Sementara, Fransisko Bernando Bessi, selaku penasehat hukum terdakwa Barter Yusuf, menyampaikan terima kasih kepada JPU atas kecermatan dalam melihat kasus tersebut.

Dikatakan meski kliennya dituntut rendah jika dibandingkan dengan para terdakwa yang sudah dituntut, namun pihaknya tetap mengupayakan untuk membela atau mencari keadilan kepada kliennya.

“Kita tetap menyampaiakan pledoi agar majelis hakim dapat memutuskan secara adil,” kata Fransisko. (mg29/joo)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!