Ambang Batas Parlemen, Komisi II Masih Berbeda Pendapat – Timor Express

Timor Express

SUKSESI

Ambang Batas Parlemen, Komisi II Masih Berbeda Pendapat

JAKARTA, TIMEX–Rekomendasi Rakernas I PDIP terkait usulan ambang batas parlemen berjenjang direspon Komisi II DPR RI. Namun, komisi yang membidangi pemerintahan itu masih berbeda pendapat. Mereka belum sepenuhnya sepakat dengan masukan yang disampaikan partai banteng.

Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi mengatakan, pihaknya menghargai rekomendasi Rakernas PDIP. Setiap partai memiliki masing-masing agenda. “Khususnya terkait dengan undang-undang paket politik yang akan dibahas pada tahun ini,” terang Arwani kepada Jawa Pos kemarin (13/1).

Soal usulan besaran batas ambang parlemen atau parliamentary threshold  (PT) yang diberlakukan secara berjenjang, yaitu 5 persen DPR RI, 4 persen DPRD Provinsi, dan 3 persen DPRD kabupaten/kota, dia menilai hal itu sah-sah saja diusulkan. Namun, perlu digarisbawahi, besaran batas ambang keterwakilan parlemen masuk kategori open legal policy. Artinya, konstitusi tidak mewajibkan adanya batasan ambang keterwakilan. Hal itu murni soal selera dan kesepakatan politik para perumus UU.

Menurut dia,  usulan besaran PT perlu dijelaskan lebih detail tentang filosofi pilihan angka 5 persen dan dilakukan berjenjang hingga level DPRD kabupaten/kota. Dia menilai, semakin tinggi besaran PT justru semakin berpotensi menganulir suara rakyat yang juga semakin besar. “Karena hakikatnya pemilu merupakan daulat rakyat, rakyatlah yang berkuasa, tak terkecuali satu suara rakyat cukup berarti,” ungkap dia.

Wakil Ketua Umum PPP itu mengatakan, dia tidak sepakat jika ambang batas parlemen dilakukan berjenjang di level DPRD. Jika ambang batas parlemen di daerah dimaksudkan untuk sinkronisasi antara politik nasional dan politik lokal, hal itu sama saja berusaha ingin menyeragamkan corak politik secara nasional. Padahal, di setiap daerah memiliki kekhasan dan corak yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tentu akan bertentangan dengan spirit konstitusi yang sangat memberi ruang terhadap kekhasan suatu daerah, tak terkecuali bagi masyarakat adat.

Menurut dia, ambang batas sebaiknya tidak perlu diatur melalui parliamentary threshold, tapi cukup diatur melalui factional threshold atau batas ambang pembentukan fraksi. ”Ini jauh lebih rasional, logis dan adaptif dengan kekhasan masing-masing daerah,” papar legislator asal Jawa Tengah itu.

Terkait dengan usulan pemberlakukan sistem proporsional tertutup, menurut dia, hal itu patut dijadikan bahan diskusi dengan catatan penting. Memang, secara faktual berbagai kajian akademik menyebutkan sistem pemilu proporsional tertutup secara pelan akan menimbulkan praktik deparpolisasi. Namun demikian, sistem proporsional tertutup jangan pula membuka kembali ruang supremasi parpol yang tidak aspiratif terhadap aspirasi publik. Oleh karena itu, perlu jalan tengah untuk menghindari dilema tersebut.

Saan Mustopa. Wakil ketua Komisi II dari Fraksi Partai Nasdem mengatakan, revisi UU Pemilu sudah dimasukkan dalam prolegnas prioritas 2020. Jadi, pada tahun ini, DPR akan mulai membahas perubahan undang-undang. “Kami belum tahu kapan akan dimulai. Yang pasti tahun ini,” terangnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan kemarin.

Terkait usulan PDIP, menurut di, hal itu sangat bergantung dengan sikap masing-masing fraksi. Legislator asal Jawa Barat itu mengatakan, setiap fraksi mempunyai pandangan dan pendapat masing-masing. Perbedaan pandangan akan muncul dalam pembahasan nanti. (lum/jpg/ito)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!