Pemerintah Harus Tertibkan Lembaga Pendidikan Ilegal – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Pemerintah Harus Tertibkan Lembaga Pendidikan Ilegal

DPRD Segera Sikapi

SOE, TIMEX – Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Timor Indonesia (bukan STKIP Nusa Timor seperti yang diberitakan, Selasa (14/1) halaman 13), yang mewisuda 63 mahasiswa, mendapat banyak tanggapan dari masyarakat. Karena, ternyata alumni STKIP Timor Indonesia tidak dapat diterima melamar sebagai CASN. Karena itu, masyarakat meminta pemerintah dan DPRD TTS bersikap tegas, sehingga praktik tersebut tidak merugikan masyarakat.

Wakil Ketua I STKIP Nusa Timor, Djefri Saekoko mengatakan, jika masyarakat yang merasa dirugikan dengan praktik itu, maka seharusnya melapor ke pihak berwajib. Atau dengan mencuatnya kasus tersebut, maka pemerintah bersikap tegas. Khususnya STIKP Nusa Timor, masyarakat tidak perlu meragukan legalitasnya, karena STKIP Nusa Timor telah terdaftar di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti RI). Saat ini, STKIP Nusa Timor tengah menunggu akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional. Karena seluruh syarat akreditasi STKIP Nusa Timor telah diserahkan kepada Badan Akreditasi Nasional.

“Informasi yang kami dapat dari Badan Akreditasi Nasional bahwa STKIP Nusa Timor akan diakreditasi tahun 2020. Mahasiswa yang ada di kampus kami sudah terdata di bank data,” ujar Djefri.

Mahasiswa yang saat ini terdaftar di STKIP Nusa Timor sebanyak 70-an mahasiswa yang terdiri mahasiswa semester I-VII. Jika akreditasi STKIP Nusa Timor telah ada, maka STKIP Nusa Timor juga telah dapat melakukan wisuda terhadap mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya.

“Kalau kampus kami sudah akreditasi, maka kami juga sudah bisa wisuda mahasiswa,” kata Djefri.

Informasi yang diperoleh Timor Express bahwa Ketua STKIP Timor Indonesia, Djibrael Tunliu sebelumnya bergabung dengan STKIP Nusa Timor. Hanya saja, terjadi perbedaan pendapat sehingga tahun 2016, Djibrael keluar dari STKIP Nusa Timor dan membuat kampus baru dengan nama STKIP Timor Indonesia. Mahasiswa yang diwisuda tahun 2017 dan tahun 2020, merupakan mahasiswa-mahasiswa yang sebelumnya menuntut ilmu di STKIP Nusa Timor, namun keluar mengikuti Djibreal Tunliu.

Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD TTS, Marthen Tualaka mengatakan, pihaknya akan segera menyikapi persoalan itu dengan memanggil ketua STKIP Timor Indonesia guna melakukan klarifikasi, terkait legalitas kampus STKIP Timor Indonesia apakah telah mengantongi izin operasioanl dan terdaftar di Kemenristekdikti ataukah belum. Jika belum, maka akan memintanya untuk segera menghentikan kegiatan itu sebelum memproses legalitas lembaga pendidikan. Pasalnya jika lembaga pendidikan tidak memiliki legalitas, maka tentu ijazah yang diterbitkan tidak akan diakui negara. Dengan demikian, maka ijazah yang diterbitkan tidak dapat digunakan untuk melamar pekerjaan.

“Kami dalam waktu dekat akan panggil pimpinan STKIP Timor Indonesia untuk klarifikasi,” tegas Marthen. (yop/ays)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!