Sambil Menangis, Linda Mengakui Perbuatannya – Timor Express

Timor Express

KUPANG METRO

Sambil Menangis, Linda Mengakui Perbuatannya

TERDAKWA. Linda Liudianto saat menjalani persidangan pembacaan pledoi di ruang sidang Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (14/1).

INTHO HERISON TIHu/TIMEX

Sidang Korupsi NTT Fair 

KUPANG, TIMEX – Majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang yang diketuai Fransiska Dari Paula didampingi Ari Prabowo dan Ali Muhtarom sebagai anggota majelis hakim, kembali melangsungkan sidang perkara dugaan korupsi anggaran pembangunan gedung NTT Fair dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa.

Sidang yang digelar di ruang sidang Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (14/1) tersebut menghadirkan dua orang terdakwa.

Kedua terdakwa tersebut masing-masing Linda Liudianto selaku kontraktor pelaksana proyek bermasalah itu dan terdakwa Barter Yusuf selaku Direktur CV Desakon.

Kedua terdakwa terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp 12 miliar dari nilai kontrak Rp 29 miliar.

Sidang dengan agenda pembacaan pledoi atau pembelaan oleh kedua terdakwa dilakukan secara terpisah dan didampingi penasihat hokum masing-masing.

Terdakwa Linda Liudianto baru mengakui perbuatannya dan meminta maaf karena atas tindakannya mengakibatkan terjadinya kerugian negara dan mangkraknya bangunan NTT Fair.

Padahal dalam proses persidanganya, terdakwa tidak mengakui perbuatanya, bahkan mengaku tidak bersalah dalam kasus tersebut.

Terdakwa Linda juga selalu memberikan keterangan yang berbeda pada setiap persidangan.

Linda Liudianto dalam pledoi pribadinya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat NTT, karena atas perbuatannya sehingga gedung tersebut belum bisa digunakan.

Dia juga mengaku bahwa pada sidang sebelumnya dirinya keliru, sehingga mengaku tidak bersalah, sehingga melalui pembelaannya itu menyampaikan klarifikasi dan mengakui semua perbuatannya.

“Saya mengakui semua perbuatan saya dan memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan hukuman ringan dan seadil-adinya untuk saya,” ujar Linda sambil menitikan air matanya.

Sementara Edy Makandolu, selaku penasehat hukum terdakwa Linda Liudianto, mengatakan inti pembelaannya meminta majelis hakim untuk mempertimbangkan dana yang dikembalikan Jamkrida senilai Rp 2,6 miliar, karena uang tersebut tidak dihitung sebagai kerugian negara.

“Jamkrida telah mengembalikan uang jaminan itu, namun JPU masih menghitung sebagai kerugian Negara, sehingga keuangan itu dibebankan kepada klien saya, sehingga uang pengganti yang dituntut mencapai Rp 3,4 miliar,” ujarnya.

Ditambahkan, dari tuntutan JPU, semua terdakwa dalam kasus tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun tuntutan nya berbeda.

“Menurut kami penasihat hukum, ini terjadi disparitas dalam dakwaan, karena hanya klien kami yang dituntut hukuman 8,6 penjara,” tambahnya.

Lanjutnya, kerugian negara yang dihitung terjadi sangat besar karena sejumlah bahan dan alat yang sudah dibeli dan dipesan menggunakan uang negara tidak dihitung sebagai pengurangan kerugian negara.

Padahal dalam fakta persidangan, saksi ahli yang dihadirkan menyebut bahwa alat yang dipesan maupun yang belum dipasang dan berada di lokasi tidak bisa dihitung sebagai kerugian negara.

“Sebenarnya ini dikurangi, sehingga tidak terjadi pembengkakan kerugian negara hingga Rp 3,4 miliar, karena semuanya dibeli dan sudah dipesan menggunakan uang negara,” tambanya.

Sementara itu, terdakwa Barter Yusuf, Fransisco Bernando Bessi dalam nota pembelaannya, menyampaikan pihaknya sebagai kuasa hukum terdakwa meminta vonis hukuman ringan dari tuntutan JPU, dimana dalam proyek NTT Fair terdapat dua kasus yakni pekerjaan proyek dan manejemen konstruksi (MK).

“Dari proses pekerjaan yang berbeda ini tentu pertanggungjawaban hukumnya juga harus berbeda antara pekerjaan proyek dan MK,” katanya.

Alasan pihaknya mengajukan pembelaan dan meminta ringan karena terdakwa mengakui perbuatannya dan telah mengembalikan keuangan negara.

“Pengembalian ini juga ada kelebihan sebesar Rp 191 juta dan denda yang dituntut JPU senilai Rp 50 juta akan dibayar agar tidak menjalani hukuman subsidair 3 bulan itu,” tandasnya.

Sementara, JPU Hendrik Tiip setelah mendengar pledoi terdakwa dan penasehat hokum, langsung menangapi pembelaan tersebut.

“Kami JPU tidak ada tanggapan atas pembelaan terdakwa maupun penasehat hukum secara tertulis, namun kami menanggapi secara lisan bahwa JPU tetap pada tuntutan,” kata JPU Hendrik Tiip.

Mendengar tanggapan JPU, majelis hakim langsung mengagendakan untuk melakukan sidang dengan agenda pembacaan putusan majelis hakim pada tanggal 21 Januari 2020. (mg29/joo)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!