Bupati dan DPRD akan Diperiksa Inspektorat – Timor Express

Timor Express

METRO

Bupati dan DPRD akan Diperiksa Inspektorat

APBD TTU dan Rote Ndao
Penetapan APBD 2020 Melalui Perkada

KEFAMENANU, TIMEX – Hingga saat ini APBD dua kabupaten tak kunjung ditetapkan. Ini akibat polemik antara pemda dan DPRD yang tak berujung kesepakatan. Dua kabupaten itu, yakni TTU dan Rote Ndao. Kedua kabupaten ini pun terancam kena sanksi.

Padahal sesuai aturan, pemerintah dan DPRD sudah harus menetapkan dokumen APBD 2020 sebelum 30 November 2019. Jika sampai batas waktu yang ditentukan belum disepakati, maka hak keuangan bupati dan anggota DPRD ditunda pembayarannya selama enam bulan ke depan.

Penjabat Sekda TTU, Fransiskus Tilis ketika dikonfirmasi Timor Express, Rabu (15/1) membenarkan pemerintah daerah dan DPRD belum melakukan penetapan terhadap APBD Kabupaten TTU untuk tahun anggaran 2020 ini. Menurutnya, APBD TTU untuk tahun anggaran 2020 akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Pasalnya, dalam pembahasan RAPBD 2020, Pemerintah Daerah dan DPRD tidak memiliki kesepahaman sehingga tidak ada kesepakatan untuk bisa menetapkan APBD.

“Yang pasti (APBD) akan ditetapkan melalui Perkada sesuai dengan hasil saran dari pemerintah Provinsi NTT karena proses penetapan APBD 2020 sudah melewati ambang batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang,” tutur Fransiskus.

Terkait sanksi yang akan diterima, tambah Fransiskus, tim dari Inspektorat Provinsi NTT akan mendatangi Kabupaten TTU untuk mengaudit kedua lembaga ini, baik pemerintah daerah maupun DPRD guna mencari tahu penyebab terjadinya persoalan tersebut.

Fransiskus menambahkan, setelah tim Inspektorat Provinsi NTT melakukan pemeriksaan baru bisa disimpulkan pemerintah atau DPRD yang salah. Atau bahkan keduanya dinyatakan bersalah. “Kita masih menunggu hasil audit dari tim Inspektorat Provinsi NTT. Kalau memang DPRD atau Pemerintah Daerah yang salah akan diberikan sanksi. Bisa saja kedua lembaga itu yang akan mendapatkan sanksi,” kata Fransiskus.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD TTU, Yasintus Lape Naif kepada Timor Express, Rabu (15/1) menjelaskan DPRD telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 hingga ditetapkan sebagai APBD 2020.

Sejak Minggu (29/12/2019) lalu Pemerintah Daerah dan DPRD telah menetapkan RAPBD TTU 2020 menjadi APBD 2020. Namun, keesokan harinya, Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes melayangkan surat keberatan kepada DPRD yang meminta untuk dilakukan amendemen keputusan hasil Banggar mengenai APBD 2020.

“DPRD telah bersidang hingga menetapkan APBD 2020 namun Pemerintah Daerah yang mengajukan keberatan dengan hasil pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) sehingga nasib APBD TTU 2020 tidak ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda),” tutur politisi Partai Hanura ini.

Yasintus menambahkan, saat melakukan asistensi di tingkat provinsi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, pemprov menyarankan pemerintah daerah menetapkan APBD TTU 2020 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Pasalnya, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah.

Dimana, sesuai PP Nomor 12 tahun 2019 tentang batas waktu kesepakatan bersama pembahasan APBD 2020 antara pemerintah dengan DPRD adalah 30 Nopember 2019, dan per 31 Desember 2019 adalah batas penetapan APBD 2020. Namun, sampai dengan tanggal yang ditentukan belum ada kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah setempat.

“Saat asistensi di provinsi, Pemerintah Propinsi NTT menyarankan untuk menggunakan Perkada karena proses penetapan APBD 2020 sudah melewati ambang batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang,” jelas Yasintus.
Menurut Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten TTU ini, penetapan APBD 2020 yang akan ditetapkan melalui Perkada itu merupakan kewenangan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes. Pasalnya, penerbitan Perkada tidak melalui tahapan persidangan dan pembahasan di DPRD.

Karena itu, lanjut Yasintus, secara teknis setelah Pemerintah Daerah mengeluarkan Perkada akan dilakukan asistensi di tingkat provinsi sehingga dapat menetapkan program-program prioritas sesuai RKPD dan hasil musyawarah, baik dari tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.

“Soal penetapan APBD 2020 itu sudah ranahnya pemerintah daerah untuk nanti diasistensi di provinsi. DPRD tidak memiliki kewenangan untuk membahas dan menentukan item-item kegiatan yang akan dituangkan dalam Perkada tersebut namun DPRD memiliki fungsi untuk mengawasi,” ujar Yasintus.

Terkait konsekuensi penundaan pembayaran gaji selama enam bulan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah, jelas Yasintus, akan ada tim dari Inspektorat Provinsi NTT yang akan datang ke Kabupaten TTU untuk mengaudit kedua lembaga ini, baik Pemerintah Daerah maupun DPRD.

Dari hasil audit Tim Inspektorat Provinsi NTT itu barulah menyimpulkan apakah lembaga DPRD yang salah dalam pembahasan APBD 2020 atau Pemerintah Daerah. Bahkan bisa saja kedua lembaga ini sama-sama bersalah. Sehingga, lembaga yang dinyatakan salah oleh Tim Inspektorat Provinsi NTT itulah yang akan mendapatkan sanksi tersebut.

“Soal sanksi akan melihat kembali regulasi nantinya akan ada tim audit dari inspektorat provinsi akan datang untuk mengaudit pemerintah daerah dan DPRD untuk mencari letak kesalahan atau penyebab terjadinya APBD 2020 ditetapkan melalui Perkada dan bukan Perda,” pungkasnya. (mg26/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!