Tidak Ada APBD Perubahan – Timor Express

Timor Express

METRO

Tidak Ada APBD Perubahan

Polemik penetapan APBD Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten TTU sudah menemui titik terang. Kepala Badan Keuangan NTT, Zakarias Moruk saat dikonfirmasi Timor Express, Selasa (14/1) menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Keuangan Daerah yang mana diamanatkan bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota batas waktunya hingga 30 November.

“Dengan waktu yang ditentukan, jika sudah dilakukan pembahasan bersama DPRD, pemerintah diberi 30 hari lagi untuk melakukan asistensi di tingkat provinsi bagi kabupaten/kota sementara provinsi melakukan asistensi di tingkat Kemendagri. Sehingga sampai dengan tanggal 30 Desember itu adalah batas terakhir penetapan RAPBD menjadi APBD,” ujarnya.

Dari ketentuan tersebut Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten TTU yang tak kunjung melakukan asistensi di tingkat provinsi mengajukan pejabaran APBD dan diusulkan ke Gubernur untuk dievaluasi, dengan catatan APBD kedua kabupaten tersebut tidak boleh melebihi APBD Tahun 2019. “Walau ada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan dana transfer namun pembiayaan dan pembelanjaan tidak boleh melebihi APBD sebelumnya,” katanya.

Dikatakan, demi masyarakat Rote Ndao dan TTU, gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah melakukan pemanggilan terhadap ketua DPRD dan bupati masing-masing kabupaten untuk menyampaikan bahwa APBD harus ditetapkan melalui peratuan bupati (Perbup). “Kita selama dua hari berturut-turut telah memfasilitas dan membahas APBD kedua kabupaten itu meski ada dinamika, perbedaan pandangan politik tetapi masyarakat harus menerima manfaat dari APBD,” ujarnya.

Terhadap perubahan ABPD nantinya diharapkan agar bisa kembali kepada peraturan bupati. “Kita berharap tidak ada APBD perubahan karena induknya ditetapkan berdasarkan perbub,” katanya. Disampaikan bahwa pihaknya juga meyakinkan kepada kedua bupati bahwa perencanaan yang ingin direalisasikan pada Tahun 2020, harus sesuai dengan target-target LPJMD dan LKPD 2020.

Lanjutnya, untuk penyusunan peraturan peraturan bupati tetap berlandaskan kepada LPJMD, LKPD dan KUA-PPS. “Kita baru menyampaikan kepada pimpinan daerah dan selama dua hari ke depan akan dilakukan evaluasi lalu dilaporkan ke gubernur tentang pengesahan APBD kedua kabupaten dan sisahkan,” katanya.

Selain kedua kabupaten tersebut, masalah yang sama juga dialami oleh Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) namun komunikasi antara Bupati dan Gubernur sudah berjalan baik dan APBD SBD akan diundangkan dalam lembaran daerah. “Persoalannya hanya tinggal dilembarkan dalam lembaran daerah karena masalahnya menyangkut Sekda SBD. Bupati sudah setuju sehingga tidak ada persoalan lagi,” katanya. (mg29/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!