Ada Putusan Mahkamah Agung – Timor Express

Timor Express

METRO

Ada Putusan Mahkamah Agung

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi NTT, Zet Sony Libing mengatakan penggusuran rumah warga yang berdiri di atas tanah Pemerintah Provinsi NTT tersebut adalah upaya menertibkan aset daerah. “Total keseluruhan luas lahan yang menjadi aset Pemerintah Provinsi NTT 55 hektare,” sebut Sony.

Lahan ini, kata Sony, akan dibangun Rumah Sakit Pusat dengan kualitas nasional. Rumah sakit ini akan memberikan dampak positif kepada masyarakat, terutama dari sisi pelayanan kesehatan.

Selain itu, masyarakat juga akan memperoleh lapangan kerja baru. Nantinya rumah sakit ini akan menyerap ribuan tenaga kerja baru. Diakuinya, banyak aset pemerintah yang belum dijaga dengan baik, sehingga masyarakat bisa masuk dan menempati lahan tersebut. “Dengan kebijakan yang baru, kami akan melakukan penertiban seluruh aset Pemerintah Provinsi NTT yang ada di wilayah NTT bahkan luar wilayah NTT,” ungkapnya.

Terkait 30 kepala keluarga yang rumahnya digusur, pihak Pemerintah Provinsi NTT telah menyiapkan lahan kavling 300 meter persegi untuk setiap kepala keluarga. Tanah kavling itu juga merupakan lahan milik Pemerintah Provinsi NTT. Artinya dengan relokasi ini tidak menggangu pembangunan rumah sakit yang disiapkan lahan 20 hekatare.

Karo Hukum Setda NTT, Alex Lumba, menambahkan luas lahan yang menjadi aset Pemerintah Provinsi NTT adalah 55 hektare. Dalam perjalanan, penggugat berproses di Pengadilan dan dari 55 hektare digugat sehingga tinggal 20 hekatare. “Proses ini kami sudah menolak, karena objek gugatan 20 hekatare ini berada di dalam 50 hektare, tetapi proses sudah jalan jadi kami menghormati proses Pengadilan,” ujarnya.

Proses pun berlanjut dan berakhir pada 24 atau 28 Mei tahun 2018 yakni putusan dari gugatan 20 hektare turun dari Mahkamah Agung yang intinya menolak gugatan para penggugat.

Atas dasar itu, pihaknya telah menyampaikan kepada pemerintah setempat dan telah menyampaikan hasil putusan tersebut kepada penggugat. “Lokasi ini nantinya akan dibangun rumah sakit pusat 9 lantai. Seluruh Indonesia ada tiga rumah sakit yang telah dibangun yaitu Ambon, Papua Barat dan NTT. Rumah Sakit Pusat ini sudah beroperasi di wilayah Ambon dan Papua Barat karena lahannya tidak bermasalah,” jelasnya.

Untuk diketahui, bangunan yang sudah sempat dirobohkan kemarin yaitu satu bangunan kos-kosan permanen sebanyak 5 kamar. Kemudian dua rumah permanen, ditambah satu rumah dinding atau bebak.

Ketika hendak dilakukan penggusuran pada rumah yang kelima, terjadi adu argumen dari sejumlah warga, termasuk pemerintah setempat yaitu RT/RW dan tokoh masyarakat dengan Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah NTT, Zet Sony Libing.

Warga atas nama Carlos Lasbaun meminta pemprov menunjukkan putusan sidang Mahkamah Agung tentang titik pertama dan terakhir batas tanah yang luas lahannya 20 hekatare.

Karena aksi protes tersebut, proses penggusuran pun berhenti sejenak sambil menunggu kehadiran petugas Badan Pertanahan Provinsi NTT untuk menunjukkan titik pertama lahan 20 hektare tersebut.

Pada pukul 16.00, petugas Badan Pertanahan Provinsi NTT pun hadir dan membacakan luas lahan yang memiliki putusan inkracht. Kendati demikian, proses penggusuran pun belum bisa dilanjutkan.

Dalam proses tersebut terjadi adu argumen dari sejumlah warga yang menjadi korban penggusuran. Proses penggusuran pun berhenti dan rencananya akan dilanjutkan Sabtu hari ini. (mg22/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!