Inspektorat Harus Periksa Pemda dan DPRD – Timor Express

Timor Express

METRO

Inspektorat Harus Periksa Pemda dan DPRD

APBD 2020 Molor
Penetapan APBD 2020 dengan Perkada

KEFAMENANU, TIMEX – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) meminta Inspektorat Provinsi NTT untuk melakukan inspeksi terhadap lembaga DPRD dan pemerintah daerah yang tidak memiliki titik temu dalam pembahasan RAPBD 2020.

Permintaan ini disampaikan oleh pimpinan DPRD TTU bersama anggota saat menggelar rapat terbatas yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD TTU, Jumat (17/1). Rapat tersebut digelar untuk menyikapi polemik antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam pembahasan RAPBD 2020 hingga ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Ketua DPRD TTU, Hendrikus Frederikus Bana kepada Timor Express, Jumat (17/1) menjelaskan rapat internal yang digelar di ruang rapat Komisi II DPRD TTU tersebut untuk menyampaikan hasil pertemuan antara pimpinan DPRD, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi terkait pembahasan RAPBD 2020.

Dikatakan, sesuai hasil koordinasi tersebut pemerintah provinsi memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk menetapkan APBD 2020 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

“Saya mengundang seluruh anggota DPRD TTU menggelar rapat internal yang bertempat di ruang Komisi II menyampaikan hasil pertemuan dari pemerintah Daerah, pimpinan DPRD dengan pemerintah provinsi dengan perihal ketidakpahaman antara pemerintah dan DPRD dalam pembahasan RAPBD 2020 sehingga APBD 2020 ditetapkan melalui Perkada,” jelas Bana.

Menyikapi hal tersebut, jelas Bana, pimpinan DPRD dan Anggota sangat kecewa dengan sikap dari pemerintah daerah yang menolak hasil pembahasan DPRD dan menetapkan APBD 2020 mengunakan Perkada.
Menurut Bana, dengan ditetapkannya Perkada untuk APBD 2020 itu dapat merugikan masyarakat banyak.

Pasalnya, alokasi anggaran yang akan ditetapkan melalui Perkada mendapatkan pemotongan sebesar 25 persen dari APBD tahun sebelumnya.

“Kami sangat menyesal dengan sikap Pemerintah Daerah yang menerbitkan Perkada untuk APBD 2020. Perkara yang diputuskan ini adalah keinginan sepihak bukan keinginan dari lembaga pemerintah dan DPRD. Penerbitan Perkada juga sangat merugikan masyarakat TTU,” Jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD TTU Yasintus Lape Naif menuturkan DPRD telah menjalankan fungsinya dengan baik dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 hingga ditetapkan sebagai APBD 2020.

Dikatakan, sejak Minggu (29/12) lalu Pemerintah Daerah dan DPRD telah menetapkan RAPBD TTU 2020 menjadi APBD 2020. Namun, keesokan harinya, Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes melayangkan surat keberatan kepada DPRD yang meminta untuk dilakukan amandemen keputusan hasil banggar mengenai APBD 2020.

“DPRD telah bersidang hingga menetapkan APBD 2020 namun Pemerintah Daerah yang mengajukan keberatan dengan hasil pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) sehingga nasib APBD TTU 2020 tidak ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda),” tutur politikus Partai Hanura ini.

Yasintus menambahkan, saat melakukan asistensi di tingkat propinsi oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, pemerintah propinsi menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan APBD TTU 2020 melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Pasalnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah.

Dimana, sesuai PP Nomor 12 tahun 2019 tentang batas waktu kesepakatan bersama pembahasan APBD 2020 antara pemerintah dengan DPRD adalah 30 Nopember 2019, dan per 31 Desember 2019 adalah batas penetapan APBD 2020. Namun, sampai dengan tanggal yang ditentukan belum ada kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemerintah setempat.

“Saat asistensi di tingkat provinsi, pemerintah propinsi menyarankan untuk menggunakan Perkada karena proses penetapan APBD 2020 sudah melewati ambang batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang,” jelas Yasintus.
Menurut Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten TTU, penetapan APBD 2020 yang akan ditetapkan melalui Perkada itu kewenangan sepenuhnya ada di tangan Bupati TTU, Raymundus Sau Fernandes. Pasalnya, penerbitan Perkada tidak melalui tahapan persidangan dan pembahasan di DPRD.

Karena itu, Lanjut Yasintus, Secara teknis setelah Pemerintah Daerah mengeluarkan Perkada akan dilakukan asistensi di tingkat Propinsi sehingga dapat menetapkan program-program perioritas sesuai dengan RKPD dan hasil musyawarah baik itu dari tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten.

“Soal penetapan APBD 2020 itu sudah ranahnya pemerintah daerah untuk nanti diasistensi di provinsi. DPRD tidak memiliki kewenangan untuk membahas dan menentukan item-item kegiatan yang akan dituangkan dalam Perkada tersebut namun DPRD memiliki fungsi untuk mengawasi,” ujar Yasintus.

Terkait konsekuensi penundaan pembayaran gaji selama enam bulan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah, jelas Yasintus, Akan ada Tim dari Inspektorat Provinsi NTT yang akan datang ke Kabupaten TTU untuk mengaudit kedua lembaga ini baik Pemerintah Daerah maupun DPRD.

Dari hasil audit Tim Inspektorat itu barulah menyimpulkan apakah lembaga DPRD yang salah dalam pembahasan APBD 2020 ataukan Pemerintah Daerah atau kedua lembaga ini yang akan disalahkan. Sehingga, lembaga yang dinayatakan salah oleh Tim Inspektorat Propinsi itulah yang akan mendapatkan sangsi tersebut.

“soal sanksi akan melihat kembali regulasi nantinya akan ada tim audit dari inspektorat provinsi akan datang untuk mengaudit pemerintah daerah dan DPRD untuk mencari letak kesalahan atau penyebab terjadinya APBD 2020 ditetapkan melalui perkada dan bukan Perda,” katanya. (mg26/sam)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!