Fertilitas dan Kemiskinan – Timor Express

Timor Express

OPINI

Fertilitas dan Kemiskinan

Oleh: Melianus M. Taebenu

ASN pada Pemprov. NTT, Penerima beasiswa LPDP tahun 2018, Alumnus Crawford School – ANU

Beberapa saat yang lalu, Gubernur NTT membuat pernyataan bahwa “keluarga miskin jangan lagi ada anak” (Gatra.com, 14/02/2020). Berdasarkan pantauan penulis pada salah satu platform daring, pernyataan ini mendapat pandangan yang beragam dari publik. Melalui tulisan ini, penulis berpandangan bahwa penyataan Gubernur tersebut harus diapresiasi dan perlu segera diterjemahkan secara komprehensif oleh berbagai pemangku kepentingan ke dalam kebijakan-kebijakan yang solid.

Dalam demografi, jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita dikenal dengan istilah fertilitas. Dengan kata lain, terminology fertilitas dalam demografi ini mengukur tingkat reproduksi wanita (atau pria) secara “riil” – bukan mengukur “potensi” tingkat reproduksi sebagaimana yang dimaknai dalam disiplin kelimuan lainnya, seperti pertanian dan kedokteran.

Berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017, tingkat fertilitas provinsi NTT sebesar 3,4 anak per wanita (bandingkan rata-rata nasional: 2,4). Angka ini menjadikan NTT sebagai provinsi dengan tingkat fertilitas tertinggi di Indonesia. Dapat dimaknai pula bahwa tingkat fertilitas yang tinggi ini merupakan salah satu beban demografi yang cukup besar dalam proses pembangunan di NTT, disbanding provinsi-provinsi lainnya.

Angka ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi provinsi NTT karena di saat yang bersamaan, beberapa indicator pembangunan di tingkat nasional lainnya juga menempatkan NTT sebagai provinsi terbelakang di antara provinsi-provinsi di Indonesia.

Indikator kemiskinan versi moneter yang dirilis oleh BPS di semester dua tahun 2020, misalnya, menempatkan NTT di posisi ketiga termiskin di Indonesia (20,62%), berada di bawah Papua Barat (21,51 %) dan Papua (26,55 %). Sedangkan berdasarkan versi multidimensi yang dirilis oleh Perkumpulan Prakarsa di tahun 2019, provinsi NTT malahan berada di posisi kedua terbawah dengan prosentase penduduk yang dikategorikan miskin secara multidimensi sebesar 35,64%, sedikit lebih baik dari Papua (60,56 %). Demikian halnya, dependency ratio NTT di tahun 2020 masih tertinggi di Indonesia, yakni sebesar 63,4, yang dapat dimaknai bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) harus menanggung beban 63,4 penduduk usia tidak produktif (< 15 tahun dan >65 tahun).

Temuan empiris

Topik terkait fertilitas dan kemiskinan telah diteliti oleh banyak sarjana dengan berbagai pendekatan dan pada berbagai setting di dunia yang menghasilkan temuan yang beragam pula. Namun demikian, pada sebagian besar setting, para sarjana menemukan bahwa tingkat fertilitas dan kemiskinan memiliki korelasi positif yang signifikan, misalnya seperti yang ditemukan oleh Eastwood & Lipton (1999); Lee, dkk. (2001); Casterline & Lazarus (2010); Obiyan, dkk (2017); Odusola (2018); Taebenu (2019). Tingkat fertilitas yang tinggi pada sebuah setting akan meningkatkan tingkat kemiskinan disetting tersebut baik secara langsung – pada tingkat mikro, maupun secara tidak langsung – pada tingkat makro.

Pada tingkat mikro, kondisi fertilitas yang tinggi menginduksi beban sosio-ekonomi yang cukup besar pada individu-individu. Jumlah anak yang banyak akan meningkatkan biaya kesempatan (opportunity cost) dari perempuan untuk berpartisipasi dalam pendidikan dan pasar tenaga kerja karena mereka perlu meluangkan lebih banyak waktu untuk melahirkan anak dan mengasuh anak. Selain itu, para orang tua juga akan menemui kesulitan dalam menyediakan investasi yang cukup untuk anak-anak mereka (quantity-quality trade-off). Dengan jumlah anak yang banyak, pengeluaran orang tua untuk kebutuhan anak-anak juga tentu akan semakin besar sehingga akan berimplikasi pada meningkatnya konsumsi rumah tangga dan menurunnya tabungan keluarga. Demikian halnya, kondisi ini juga meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi karena terjadinya kelahiran dengan jarak yang berdekatan.

Sementara itu, pada tingkat makro, tingkat fertilitas yang tinggi akan menurunkan total output produksi pada setting tersebut karena penduduk usia produktif harus menanggung pengeluaran dari segmen penduduk usia tidak produktif yang relative besar. Selain itu, pos-pos anggaran pemerintah yang perlu dialokasikan untuk pemerataan kesejahteraan-seperti subsidi pendidikan dan kesehatan-maupun peningkatan produktivitas– seperti penyediaan infrastruktur-juga akan semakin kecil rasio per kapitanya.

Untuk itu, penulis berargumen bahwa pernyataan yang dikemukan oleh gubernur NTT memang perlu diapresiasi karena banyak temuan empiris di berbagai setting yang mengkonfirmasi pandangan Gubernur tersebut. Untuk menurunkan level kemiskinan, tingkat fertilitas perlu dikendalikan pada level yang moderat. Jika diabaikan, tingkat fertilitas dan kemiskinan akan terus berinteraksi dan saling menguatkan (reinforce) sehingga prosentase penduduk NTT yang berada dalam jebakan kemiskinan (poverty trap) akan tetap tinggi.

Implikasi kebijakan

Pernyataan Gubernur tersebut hendaknya tidak berhenti pada pengapresiasian semata. Hemat penulis, terdapat tiga implikasi kebijakan yang perlu didesain secara solid dan komprehensif untuk ditindak-lanjuti oleh para pemangku kepentingan di NTT.

Pertama, kampanye tentang korelasi antara fertilitas dan kemiskinan perlu dilaksanakan secara masif dan sistematis. Hal ini disebabkan karena tingkat permintaan (demand) dari para pasangan usia subur (PUS) di NTT untuk membatasi tingkat fertilitas-dengan menggunakan metode kontrasepsi modern-paling rendah kelima di antara 34 provinsi yang ada (SDKI tahun 2017). Hanya sebanyak 67,7% PUS di NTT yang menginginkan penggunaan metode kontrasepsi modern (bandingkan rata-rata nasional: 74,2%), sisanya memilih untuk tidak menggunakan. Salah satu penyebab utamanya adalah karena banyak PUS pada segmen berpendapatan rendah (miskin) memiliki pemahaman yang rendah tentang implikasi sosio-ekonomi dari tingkat fertilitas yang tinggi maupun cara menggunakan metode kontrasepsi modern secara efektif. Dengan demikian, segenap pemangku kepentingan di NTT– bukan hanya sebatas BKKBN atau perangkat-perangkat daerah yang mengurus keluarga berencana- perlu proaktif dalam kampanye-kampanye tersebut guna meningkatkan permintaan penggunaan kontrasepsi modern dari para PUS, khususnya yang disasar.

Kedua, penyediaan (supply) alat kontrasepsi modern perlu dilaksanakan secara merata dan terjangkau. Berdasarkan data SDKI Tahun 2017, tingkat ketidak-tersediaan alat kontrasepsi modern disbanding tingkat permintaan (unmet need) provinsi NTT juga menempati posisi kedua tertinggi secara nasional, yakni sebesar 9,8%. Dengan kata lain, masih banyak PUS yang ingin menggunakan kontrasepsi modern namun menenemui kesulitan dalam mengakses layanan kontrasepsi tersebut. Dengan demikian, PR ini juga harus dikerjakan secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan agar layanan tersebut dapat menjangkau setiap PUS, khususnya yang berkategori penduduk miskin.

Ketiga, pemberian insentif kepada para PUS – khususnya yang berkategori penduduk miskin – untuk memiliki jumlah anak yang moderat perlu dirancang dan diintegrasikan dengan program-program anti kemiskinan lainnya. Misalnya, para pemangku kepentingan dapat mengintegrasikan dana perlindungan sosial dengan skema insentif yang memadai kepada para PUS yang berhasil mencapai dan atau mempertahankan tingkat fertilitas yang moderat. Demikian halnya, tunjangan hari tua, khususnya kepada para orang tua yang bekerja di sektor informal, perlu disediakan secara memadai agar para orang tua tersebut memiliki tingkat independensi moneter yang tinggi, atau tidak tergantung terhadap dukungan moneter anak-anak mereka, di saat mereka memasuki usia yang tidak produktif lagi.

Dengan diaplikasikannya kebijakan-kebijakan ini, penurunan tingkat fertilitas ke angka yang lebih moderat niscaya dapat dicapai dengan segera dan tentunya akan bermuara pada terakselerasinya produktivitas dan pemerataan dalam pembangunan, khususnya penurunan tingkat kemiskinan, di provinsiNTT. (*)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!