Penjaringan BPD Nifutasi Sarat KKN – Timor Express

Timor Express

RAKYAT TIMOR

Penjaringan BPD Nifutasi Sarat KKN

Peserta yang Lolos Keluarga Panitia

KEFAMENANU, TIMEX – Penjaringan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nifutasi Kecamatan Biboki Anleu periode 2020-2025 diduga sarat KKN. Pasalnya, peserta yang lolos seleksi mayoritas masih memiliki hubungan keluarga dengan panitia.

Proses penjaringan BPD untuk menggantikan BPD yang sementara menjabat, dilakukan secara tertutup. Panitia tidak pernah melakukan sosialisasi terkait tahapan dan mekanisme penjaringan BPD kepada masyarakat, namun langsung melakukan penunjukan kepada masyarakat yang masih memiliki hubungan keluarga.

Sesuai data yang diperoleh Timor Express, dalam proses penjaringan BPD Nifutasi periode 2020-2025, ketua panitia, Hendrikus Nahak meloloskan adik iparnya, Dinus Manehat. Panitia bersama Marselinus Den meloloskan anaknya, Anastasia Bano. Adrianus Usboko sebagai panitia juga meloloskan adiknya Jhony Usboko.

Perwakilan masyarakat Desa Nifutasi, Oktaviana Balibo kepada Timor Express, Jumat (21/2) menuturkan, proses penjaringan BPD Nifutasi dilakukan secara tertutup dan sarat KKN. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi masih memiliki hubungan keluarga dengan panitia.

Dikatakan, sesuai dengan regulasi yang tercantum di dalam peraturan Bupati TTU, proses penjaringan BPD harus dilakukan secara terbuka. Panitia yang telah dibentuk harus melakukan penjaringan secara terbuka dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

“Seharusnya panitia yang telah dibentuk melakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat terdahulu, bukan langsung melakukan penunjukan terhadap beberapa orang yang masih memiliki hubungan keluarga dengan panitia untuk mengikuti seleksi secara tertutup,” ujarnya.

Upaya yang dilakukan masyarakat Desa Nifutasi yang protes proses penjaringan BPD secara tertutup dan sarat KKN dengan melayangkan surat pengaduan ke beberapa instansi. Yakni, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) dengan tembusan Bupati TTU, Ketua DPRD TTU, Camat Biboki Utara dan kepala desa.

Dalam surat pengaduan itu, perwakilan masyarakat meminta kepada pemerintah daerah untuk membatalkan proses penjaringan BPD Nifutasi yang sementara berjalan. Setelah itu, barulah dilakukan pembentukan panitia untuk melakukan penjaringan BPD secara terbuka tanpa KKN.

“Kita sudah bersurat ke beberapa dinas teknis termasuk Bupati TTU. Kita minta agar proses penjaringan BPD Nifutasi dihentikan karena dinilai sangat merugikan masyarakat banyak dan sarat KKN,” jelas Oktaviana.

Hal senada disampaikan perwakilan masyarakat Desa Nifutasi lainnya, Mateus Punef yang mengisahkan bahwa proses penjaringan BPD Nifutasi dilakukan untuk keluarga panitia tanpa melibatkan masyarakat banyak.

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengumuman kelulusan para peserta yang mengikuti seleksi menjadi BPD adalah keluarga panitia semuanya. Panitia yang telah dibentuk bekerja secara tertutup dan hanya mengakomodir keluarga saja.

“Panitia hanya kerja untuk keluarga saja dan bukan kerja untuk masyarakat, sehingga peserta yang lolos ini keluarga dari panitia semuanya,” katanya.

Mateus berharap, surat pengaduan yang telah disampaikan masyarakat dapat diakomodir secepatnya dengan membatalkan segala bentuk proses penjaringan BPD Nifutasi, sehingga tidak merugikan masyarakat banyak.

Sementara, ketua panitia penjaringan BPD Nifutasi, Hendrikus Nahas ketika dikonfirmasi Timor Express enggan merespon. Telepon dan pesan singkat yang dikirim tidak digubris. (mg26/ays)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!