Pemerintah Buat Platform Pastikan Dana BOS Tepat Sasaran – Timor Express

Timor Express

PENDIDIKAN

Pemerintah Buat Platform Pastikan Dana BOS Tepat Sasaran

JAKARTA, TIMEX–Skema penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) resmi dirombak tahun ini. Dana tak lagi diberikan melalui transfer dari Kementerian Keuangan ke rekening kas umum daerah (RKUD), tetapi langsung ke rekening sekolah.

Pengubahan skema yang diterapkan mulai bulan lalu itu hanya berlaku pada dana reguler. Tidak berlaku untuk BOS kinerja dan BOS afirmasi. Tujuannya, mendukung program merdeka belajar yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Juga, mempercepat penyaluran, meningkatkan akurasi, serta menjaga akuntabilitas.

Guna memastikan dana tepat sasaran, pemerintah bakal membuat platform khusus. Ditemui seusai rapat koordinasi bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim di Jakarta Rabu (4/3), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menuturkan, platform tersebut ditujukan untuk menyatukan data siswa dan sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Saat ini masing-masing memiliki platform berbeda.

”Dapodik itu platform Kemendikbud, sedangkan Kemenag punya platform namanya EMIS. Nanti kami upayakan, antara Kemenag dan Kemendikbud kalau bisa harus ada satu platform,” ujarnya.

Deputi Bidang Pendidikan dan Agama Kemenko PMK Agus Sartono menambahkan, platform tersebut bakal menjadi acuan soal data siswa dan sekolah secara aktual. Sebab, data itu menjadi kunci berapa besaran dana BOS yang akan dikucurkan pemerintah.

Dia mengakui, pada masa lampau, ada saja sekolah yang tidak mengeluarkan siswanya yang sudah lulus. ”Jangan sampai itu dana BOS disalurkan ke sekolah karena nggak ada jumlah persis siswa. Maka kami minta jumlah siswa didata,” jelasnya.

Dengan disalurkannya dana BOS secara langsung, sekolah bisa lebih fleksibel. Hal itu tentu sejalan dengan program merdeka belajar yang digaungkan Kemendikbud. Selain itu, dana dapat diberikan hingga 50 persen untuk pembayaran guru honorer.

Ditemui dalam kesempatan yang sama, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, selama ini dana pendidikan dibagikan melalui berbagai saluran. Untuk pusat, harus melalui masing-masing kementerian terkait. Kemudian, ada pula yang melalui rekening daerah, baik lewat dana alokasi umum (DAU) untuk gaji guru maupun dana alokasi khusus (DAK) yang biasanya untk kebutuhan fisik seperti renovasi sekolah.

”Sehingga kami tidak bisa men-track apakah anggaran pendidikan itu benar-benar digunakan untuk anggaran pendidikan dan memang untuk benar-benar memperbaiki kualitas pendidikan,” ujarnya.

Karena itu, saat ini mekanismenya diubah. Dana disalurkan langsung dari Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu ke sekolah. Namun, disadari, mekanisme monitoring dan akuntabilitasnya perlu jadi perhatian penuh. Tujuannya, menghindarkan markup jumlah murid dan mengawasi dengan baik penggunaan dana BOS.

”Itu semua akan dilakukan Kemendikbud dari sisi platform akuntabilitasnya. Kemudian, masih ada dari Kementerian Agama juga,” ungkapnya. (jpg/ito)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!