Mitigasi bagi Pelaku Ekonomi Kecil – Timor Express

Timor Express

OPINI

Mitigasi bagi Pelaku Ekonomi Kecil

Oleh: Frits O Fanggidae

Dosen Fak Ekonomi – UKAW Kupang

Menyaksikan tayangan vidio pertengkaran sejumlah ibu pedagang kecil dengan petugas Satpol PP di media sosial, menjadikan kita prihatin; inilah realitas kehidupan rakyat kecil. Mereka selalu berada pada garis batas resiko bahaya dan aman. Penerapan pembatasan aktivitas sosial, bahkan sekarang menjadi pembatasan kontak fisik, agar terhindar dari Covid 19 dan malapetaka, bagi mereka sama dengan menjemput malapetaka.

Pilihan antara berdiam diri dirumah supaya tidak sakit, yang bisa berakibat kematian; dan pilihan untuk tetap bekerja diruang publik, dengan resiko terserang Covid 19, yang bisa menimbulkan kematian, nyaris tak ada bedanya. Dirumah, mereka akan kehilangan pendapatan, tetap bekerja diruang publik pun pendapatan mereka bisa dipastikan akan melorot jauh, yang menjadikan kehidupan ekonomi dan kesehatan mereka menjadi semakin sulit dan rentan terserang Covid 19.

Bagi kelompok masyarakat berpendapatan tetap (bulanan), pembatasan sosial, bahkan pembatasan kontak fisik, tidak akan menghilangkan pendapatan pokok mereka. Tetapi bagi pekerja harian seperti para pedagang kecil dan sejenisnya, pembatasan ini ibarat menderita sakit, tetapi tiada obat dan pertolongan medis.

Karena itu pembatasan sosial dan kontak fisik ini harus diikuti dengan segera menyusun rencana mitigasi ekonomi bagi kelompok berpendapatan tidak tetap (harian) tersebut dan melaksanakannya.  Pemerintah Pusat sudah mencanangkan dan akan segera melaksanakan rencana mitigasi berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), sementara itu sejumlah kemudahan ekonomi terkait kewajiban pada perbankan dan lembaga keuangan non bank telah dilonggarkan bagi kelompok ini.

Tugas Pemerintah Provinsi yang paling mendesak adalah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, untuk memastikan bahwa pemberian BLT tersebut dapat segera diterima kelompok masyarakat berpendapatan tidak tetap (harian) di NTT.

Selain itu, dari segi fiskal, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dapat menginisiasi  skim program dan pembiayaan sejenis BLT. Jika ini yang ditempuh, kekuatan fiskal Pemerintah Provinsi relatif terbatas, karena itu yang harus diefektifkan adalah kekuatan fiskal pada tingkat kabupaten/kota. Untuk itu Pemerintah Provinsi bisa segera menyusun model skim program dan pembiayaan mitigasi ini dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, agar dalam waktu singkat, dengan memanfaatkan Instruksi Presiden untuk refocusing APBD, tindakan mitigasi bisa segera dilaksanakan.

Sementara itu, ada tingkat kabupaten/kota, selain alokasi ulang belanja APBD, pendataan terhadap kelompok berpendapatan tidak tetap (harian) yang paling rentan pembatasan sosial dan fisik, perlu segera dilakukan. Pendataan ini dapat dilakukan dengan basis data kependudukan (NIK) pada kependudukan dan Pencatatan Sipil. Jika basis data kependudukan berbasis NIK akurat pada tingkat Kabupaten/Kota, dengan teknologi informasi yang tersedia, penetapan kelompok sasaran ini tidak terlalu sulit.

Tindakan mitigasi ekonomi ini, sesuai dengan ramalan siklus penyebaran Covid 19 yang dilansir sejumlah lembaga, kira-kira akan berjaan selama 3 (tiga) bulan terhitung April-Juni 2020. Setelah itu, NTT mulai memasuki musim kemarau denga segala problematikanya. Dengan curah hujan yang kurang memadai saat ini, diperkirakan hasil panen tidak optimal. Itu berarti ancaman krisis pangan perlu segera diantisipasi.

Berdasarkan siklus usaha tani yang berlaku selama ini, memasuki musim kemarau, jenis tanaman hortikultura bisa menjadi alternatif usaha produktif untuk menyanggah ekonomi rumah tangga petani. Persoalan yang paling utama adalah ketersediaan air dan pengolahan lahan. Persoalan inipun harus dimitigasi Pemerintah Provinsi bersama Kabupaten/Kota.

Rencana mitigasi ini harus mencakup semua tahapan dalam rantai ekonomi hortikultura. Karena itu, dengan orientasi pemenuhan kebutuhan domestik,  perlu segera dipetakan dimana basis produksi dan basis pasarnya, serta sistem delivery dan pelakunya. Pada basis produksi segera diidentifikasi ketersediaan air dan bagaimana pemecahannya. Demikian juga penyediaan traktor untuk pengolahan lahan. Pada titik ini, mengingat pembiayaannya relatif besar, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bisa saling patungan.

Persoalan selanjutnya akan kembali pada kecepatan respons Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Skim BLT dan peluang realokasi belanja sudah diberi Pemerintah Pusat. Anggaran, walaupun tidak berlebihan, sudah tersedia. Bagaimana meramunya menjadi rencana mitigasi yang segera dilaksanakan, butuh kerja cepat dan kerja cerdas menurut Bapak Gubernur NTT. (*)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!