Wajib Buka Data PDP Meninggal – Timor Express

Timor Express

METRO

Wajib Buka Data PDP Meninggal

 Bisa Bantu Pemerintah Jadi Sumber Kebijakan

JAKARTA, TIMEX–Data perkembangan kasus coronavirus disease 2019 (Covid-19) yang dipublikasikan pemerintah setiap hari masih belum sepenuhnya dipercaya publik. Beberapa pihak menampik hasil yang ditampilkan oleh pemerintah dan menganggap masih ada yang ditutupi. Meskipun, Presiden Joko Widodo sudah meminta agar data lebih terintegrasi dan transparan.

Seperti rutinitas, Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Achmad Yurianto mengumumkan kasus pasien Covid-19 melalui daring. Salah satunya melalui akun Youtube BNPB. Kemarin (28/4) mencatat jumlah kasus terkonfirmasi positif penyakit tersebut naik signifikan menjadi 9.511 setelah ada penambahan sebanyak 415 orang. Sementara jumlah pasien sembuh bertambah 103 orang menjadi 1.254.

Pemerintah juga mencatat hingga hari ini ada penambahan pasien meninggal sebanyak delapan orang sehingga totalnya menjadi 773. Angka tersebut berangsur-angsur turun apabila dibandingkan data per hari sebelumnya. 27 kasus meninggal masih diverifikasi.

Data pasien meninggal itulah yang kini dikritik sejumlah kalangan. Bukan saja di Indonesia, namun hampir di semua negara. Otoritas berbagai negara sempat dituding berbohong soal data orang meninggal akibat Covid-19, karena jumlah kematian diperkirakan jauh lebih tinggi.

Di Indonesia, pemerintah dikritik karena hanya menampilkan data pasien meninggal yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19. Pakar Data Ismail Fahmi menuturkan, kondisi Indoensia membuat data yang ditampilkan menjadi lemah. ’’Harus dipahami bahwa jumlah testing PCR kita sangat rendah dibandingkan negara-negara lain,’’ terangnya kemarin. Akibatnya, banyak pula yang tidak sempat dites. Itu membuat Indonesia juga lambat untuk mendapatkan hasil.

Angka kematian 773 itu diperoleh karena pemerintah menetapkan sendiri definisi meninggal akibat covid. Yakni, mereka yang hasil tes PCR-nya positif. Dalam kondisi jumlah tes PCR terbatas, menjadi wajar bila angka yang diperoleh juga tidak bisa tinggi. ’’Ini artinya, jumlah laporan tidak menggambarkan kondisi di lapangan,’’ lanjut pengembang Drone Emprit itu.

Maka, yang harus dilakukan pemerintah adalah menampilkan data tambahan. Yakni, data pasien dalam pengawasan (PDP) yang meninggal. ’’Pemerintah sajikan dua data. Pertama adalah data meninggal positif, kedua adalah data gabungan antara yang meninggal positif dengan meninggal PDP,’’ tutur Ismail.

Mengapa data gabungan, karena PDP yang meninggal itu hanya menunggu hasil tes sampel. Apakah dia menjadi positif atau negatif Covid-19. Dengan demikian, setidaknya pemerintah akan mendapatkan data yang mendekati riil. Mengingat, data yang dipublikasikan saat ini adalah yang dikumpulkan sepekan lalu. Delay hingga tujuh hari. Indonesia sangat terlambat dalam hal ini. apalagi, pada prinsipnya pasien PDP yang meninggal juga akan diperlakukan sebagai pasien Covid-19.

Saat ini, selain kasus positif pemerintah juga mengeluarkan data jumlah PDP, ODP, dan sampel yang diperiksa. Per kemarin, jumlah PDP mencapai 20.428 orang. sementara, jumlah ODP lebih banyak lagi, yakni 213.644 orang. namun, jumlah PDP yang meninggal tidak dipublikasikan.

Ismail mengingatkan, dalam pandemi, data riil sangat penting untuk dipublikasikan. Tujuan utamanya membantu para ilmuwan untuk menggambarkan kondisi pandemi di tanah air. Sekaligus membantu mereka memproyeksi kapan pandemi akan berakhir. ’’Scientist akan membantu pemerintah memproyeksikan, kira-kira ini kita (kurvanya) sudah mulai melandai atau belum,’’ tutur Ismail.

Bila pemerintah mendapat gambaran yang tepat tentang kondisi riil, itu akan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan yang diperlukan ke depan. Untuk itu, harus ada sumber data yang real time. Bila menggunakan data yang dipublikasikan saat ini, sama saja pemerintah menggunakan data seminggu atau empat hari yang lalu.

Dalam membuat proyeksi, para ilmuwan sangat mengandalkan data. Data yang ada bakal menjadi proxy untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil analisis itu akan menentukan berbagai hal. Ilmuwan bisa membuat berbagai prediksi berdasarkan analisis data. Syaratnya, datanya harus real time.

Karena itulah, Ismail terus mendorong pemerintah agar mempublikasikan data PDP yang meninggal. Menurut dia, Kemenkes bukan tidak punya. Setiap hari Command center Kemenkes selalu memperbarui datanya. Di dalamya ada data PDP yang meninggal. Namun, data tersebut tidak pernah dipublikasikan karena harus menunggu hasil tes.

Ismail meyakinkan bahwa keterbukaan data tidak akan membuat masyarakat panik. Yang terjadi sekarang bukanlah kepanikan, melainkan ketidakpercayaan terhadap data yang dipublikasikan pemerintah. ’’Jadi kalau dibuka datanya, (publik) malah lebih percaya nantinya,’’ ucap Ismail.

Dia sudah membuktikannya dalam berbagai penelitian mengenai data yang dia lakukan sebelumnya. Penelitian menunjukkan bahwa dengan data yang transparan maka publik akan semakin percaya kepada pemerintah,’’ tambahnya. Jadi pemerintah tidak perlu ragu untuk mempublikasikan data, meskipun banyak.

Kurangnya transparansi membuat perdebatan data kasus dan kematian akibat Covid-19 masih terjadi hingga saat ini. Masyarakat pun dibuat bingung. Mana yang harus dipercayai, pemerintah atau yang lainnya.

Pakar Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono menuturkan, perbedaan ini terjadi lantaran pemerintah hanya berpegang pada kasus yang memang sudah keluar hasil tesnya. Sementara, faktanya, dipemakaman hampir semua dilakukan dengan menggunakan protocol Covid-19.

Menurutnya, besar kemungkinan sebagian dari yang dimakamkan tersebut tidak diketahui statusnya. Apakah sudah posittif atau belum. Bisa jadi, ketika meninggal hasil tes Covid-19nya belum keluar. Ada pula, mereka yang meninggal secara mendadak dan belum sempat diperiksa di laboratorium. Sehingga, tidak terlaporkan positif.

”Jadi akan selalu ada gap antara yang terlaporkan dan tidak,” tuturnya.

Jika mengacu pada kajian permodelan yang dibuat olehnya bersama tim FKM UI, ada faktor koreksi dari angka kematian akibat corona dengan angka 4,25. Sederhananya, jumlah pasien Covid-19 yang meninggal sebenarnya 4,25 kali lebih besar dari yang dirilis pemerintah.

Dia menjelaskan, angka ini diperoleh dari penghitungan berbasis basic reproduksi rate (Ro) Covid-19 dikombinasikan dengan pertumbuhan eksponensial virus tersebut. di mana, diperkirakan setiap kasus akan menginfeksi 2-3 orang lainnya. Di tambah lagi dengan sejumlah variabel pendukung lainnya, seperti angka pemakaman dengan protap Covid-19 di DKI Jakarta pada Maret 2020. Di mana, juga terjadi di sejumlah daerah.

Kemudian, Asumsi disease onses yang terjadi sejak Januari 2020. Bukan ketika kasus pertama dilaporkan. Ini erat kaitannya dengan penerbangan dari Wuhan, Tiongkok yang masih dibuka kala itu ke sejumlah daerah di Indonesia. Seperi Bali dan Manado. Yang sayangnya saat itu, sistem tes masih sulit dipercaya. Banyak hasil negatif.

“Lalu kami hitung secara nasional, polanya (faktor koreksi) 4 sampai 5. Kami hitung rata-rata 4,25,” ujar Pandu. Artinya, potensi kasus kematian saat ini bisa jadi empat kali lipat dari yang dilaporkan.

Pandu mengungkapkan, metode yang digunakan oleh timnya sama dengan metode tim dari ITB. Hanya saja, yang membedakan asumsi-asumsi yang digunakan. Tim FKM UI tidak menghitung berdasarakan laporan pemerintah, misalnya untuk kasus pertama yang dilaporkan mulai Maret 2020.

Lebih lanjut dia menjelakan, estimasi angka kematian empat kali lipat diperoleh dari koreksi yang dilakan dari setiap laporan pemerintah. Soal angka kematian misalnya. Pandu mencontohkan, ketika pemerintah melaporkan 20 orang meninggal karena Covid-19, di lapangan justru 50 orang yang dikubur menggunakan protab Covid-19.

”Jadi kita lakukan koreksi-koreski apa yang dilakukan pemerintah. Karena kita menganggap yang dilakukan pemerintah underestimate atau underreported,” paparnya.

Demikian pula untuk kasus infeksi. Angka yang dilaporkan jauh lebih rendah dari jumlah yang diperkirakan di lapangan. ”Kita estimasi underestimatenya sekitar 20-30 persen. Jadi yang dilaporkan hanya 30 persen dari yang sesungguhnya,” sambungnya.

Lagi-lagi, hal ini lantaran tes PCR untuk Covid-19 di Indonesia kerap terlambat. Hasil tes baru bisa keluar lima hari setelah specimen diserahkan. Adanya antrian panjang ditengarai jadi salah satu penyebabnya.

”Jadi gak hari ini dites, hari ini keluar. Harusnya sehari selesai kalau tidak pakai antrian.ini yang harus diperbaiki,” paparnya. Menurutnya, ketika semua dites maka underestimatenya juga lebih kecil.

Lalu, bagaimana jika data ini terus berbeda? Pandu menegaskan, bahwa hal ini tentu akan berkaitan dengan kebijakan atau pengambilan keputusan mengenai penanganan Covid-19. Sebab, angka kematian merupakan salah satu indicator penting. Saat ingin mengurangi restriksi PSBB misalnya. Angka kematian juga jadi poin penting yang harus diperhatikan.

”Kan banyak indicator yang dipakai. Apakah kasus baru benar-benar turun, apakah jumlah yang sakit menurun, dan apakah yang meninggal karena covid turun. Harusnya kan ketiganya konsisten turun. Jadi kita harus punya indicator itu,” jelasnya. Oleh karenanya, dia merekomendasikan agar orang dengan yang meninggal dengan gejala Covid-19 bisa langsung tercatat korban postif.

”Tapi kalau pemeriksaan kita terbatas, akan banyak sekali yang tidak teridentifikasi walaupun orangnya punya gejala. Orang meninggal saat pandemic kemungkinan besar covid-19,” tuturnya.

Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 menjamin bahwa data yang disampaikan oleh Yuri setiap hari adalah data yang telah diverifikasi dan divalidasi berkali-kali. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Didik Budijanto kemarin menyatakan bahwa tidak ada yang ditutupi. Jika pun ada data yang berbeda baik itu di daerah dengan data yang disampaikan oleh pemerintah, bisa terjadi karena perhitungan waktu penutupan perhitungan yang disepakati tidak sama oleh beberapa instansi atau kementerian-lembaga.

”Karena ada beberapa orang yang pemeriksaannya bisa satu sampai empat kali, oleh karena itu perlu validasi dan verifikasi,” kata Didik.

Dia menjelaskan untuk alur pengumpulan data Covid-19 di Indonesia dimulai dari laboratorium jejaring di daerah. Kemudian dikirimkan dan dikompilasi di laboratorium Balitbang Kesehatan Kemenkes. Pada tahap ini, Balitbang Kesehatan Kemenkes kemudian melakukan validasi dan verifikasi data agar tepat.

Setelah itu data dari Balitbang Kesehatan dikirimkan ke Pusat Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (PHOEC) Kementerian Kesehatan yang kemudian juga dilakukan proses validasi dan verifikasi. PHOEC juga menerima data dari dinas kesehatan tiap provinsi di seluruh Indonesia terkait penelusuran epidemiologi tiap daerah bersangkutan. Data yang diberikan oleh dinas kesehatan provinsi juga mencakup informasi mengenai jumlah spesimen dan banyaknya orang yang diperiksa, hasil positif dan negatif dari pemeriksaan tiap daerah, serta data orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) di wilayah itu.

Selanjutnya PHOEC meneruskan data tersebut kepada Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan yang kemudian kembali dilakukan proses verifikasi dan validasi. Data yang dimiliki oleh Pusat Data dan Informasi Kemenkes yang disimpan pada sistem gudang data juga terintegrasi dengan sistem Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19. ”Setiap ada data baru yang diperbarui di gudang data Kemenkes, secara otomatis data tersebut juga diperbarui di sistem data Gugus Tugas dalam waktu 12 menit setelah ada pembaruan data di Kementerian Kesehatan,” ujarnya.

Sementara itu, Inggris mendukung jaminan akses vaksin Covid-19 untuk semua orang di dunia. Termasuk Indonesia. Bersama 20 negara dan organisasi global, Inggris menegaskan komitmennya dalam perjanjian global Kesepakatan Akses COV. Komitmen baru dalam Kesepakatan Akses COV sekaligus menindaklanjuti pertemuan keuangan G20 dan Bank Dunia pekan lalu mengenai upaya mitigasi Covid-19.

Langkah tersebut memastikan masyarakat dunia memiliki akses yang sama untuk vaksin dan perawatan Covid-19. Sekaligus, meningkatkan pasokan vaksin secara global setelah disetujui pengunaannya.

Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan, negaranya menjadi salah satu pendukung terbesar upaya global untuk menemukan vaksin virus korona. Salah satunya, dengan menyediakan GBP 250 juta untuk penelitian internasional Covid-19 kepada Centre for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

Selain itu, ilmuwan Inggris di Universitas Oxford dan Imperial College London juga memimpin upaya untuk mengembangkan vaksin Covid-19. Uji coba terhadap manusia rencananya dimulai minggu ini di Oxford. Pemerintah Inggris juga memberikan dana GBP 42,5 juta untuk mendukung uji klinis kedua institusi tersebut.

”Kami bangga untuk mendukung ajakan aksi WHO untuk menyatukan para mitra kesehatan global dalam mempercepat kemajuan penemuan vaksin untuk memerangi Covid-19,” kata Dominic Raab dalam keterangan tertulis oleh Kedutaan Besar Inggris, kemarin.

Menteri Inggris untuk Pembangunan Internasional Anne-Marie Trevelyan menuturkan, menggelontorkan pendanaan dan melibatkan ahli merupakan upaya Inggris untuk memerangi pandemi saat ini. Dengan tujuan, untuk menyelamatkan nyawa di Inggris dan seluruh dunia,

”Memastikan vaksin, perawatan, dan teknologi tersedia di negara-negara yang paling rentan adalah penting guna mengakhiri pandemic. Juga, menjaga kita dan seluruh dunia aman dari infeksi di masa depan,” papar Anne-Marie Trevelyan.

Kesepakatan Akses COV meliputi lima langkah komitmen. Pertama, menyediakan akses ke perawatan, teknologi, dan vaksin baru di seluruh dunia. Kedua, berkomitmen terhadap penelitian dan mengkoordinasikan upaya mengatasi pandemi dan mengurangi infeksi.

Ketiga, mengambil keputusan bersama merespon pandemi. Dengan mengakui bahwa penyebaran virus di satu negarabisa berdampak di semua negara. Keempat, belajar dari pengalaman dan menyesuaikan respon global. Kelima, bertanggung jawab kepada komunitas yang paling rentan dan seluruh dunia.

Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, WHO mengumumkan penunjukan dua utusan khusus baru untuk memimpin kerja sama global dalam penelitian dan akses vaksin tersebut. Yakni, mantan Kepala Glaxo Smith Kline (GSK), produsen obat global terbesar Inggris, Sir Andrew Witty dan Ketua Dewan Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, (lyn/byu/mia/han/jpg/ito)



Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populer Minggu ini

Copyright © 2018 Timor Espress

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!